Kejari Beri Edukasi dan Siap Dampingi RSUD Wonosobo Terkait Masalah Hukum


KERJASAMA : Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo, Danang Sananto Sasongko menyerahkan berkas penandatanganan kerjasama Kepala Kejari Wonosobo Saiful Bahri Siregar di aula rumah sakit setempat, Kamis (21/2) siang.

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT Setjonegoro dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosobo melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama bidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo, Danang Sananto Sasongko dengan Kepala Kejari Wonosobo Saiful Bahri Siregar.

Plt Direktur Utama RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo Danang Sananto Sasongko menyebutkan, sebagai lembaga layanan publik, pihaknya merasa perlu agar sumber daya manusia (SDM) di rumah sakit mengetahui aturan hukum. Hal itu diperlukan, agar apa yang dilakukan pihak rumah sakit akan mendapatkan pendampingan dari pihak Kejari Wonosobo. "Tentu masalah tidak ingin ada, tapi namanya masalah bisa saja muncul sewaktu-waktu," ungkapnya.

Menurutnya, dengan membuat perjanjian kerjasama tersebut, diharapkan Kejari Wonosobo bisa sering-sering melakukan edukasi atau sosialisasi hukum kepada SDM RSUD Wonosobo. Kejari diharapkan bisa mendampingi dan memberikan pertimbangan hukum jika terjadi persoalan yang ada ada di lingkungan rumah sakit. "Semoga dengan kerjasama ini, nantinya Kejari Wonosobo bisa memberikan pendidikan dan pendampingan hukum bagi kami," beber dia.

Sementara itu, Kajari Wonosobo Saiful Bahri Siregar menyebutkan, masyarakat yang datang ke rumah sakit, biasanya butuh kepastian mengenai layanan kesehatan dan bagaimana penanganan terkait penyakit tersebut. "Jika memang sakit, sakitnya apa dan bagaimana penanganan lanjutan setelah dilakukan pemeriksaan. Kami melihat, layanan yang sudah dilakukan di rumah sakit ini sudah cukup bagus, tinggal terus ditingkatkan," beber dia.

Lebih lanjut Saiful menyebutkan, tidak perlu takut dengan hukum, asalnya tidak melakukan kebijakan yang merugikan negara, tetap melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menjalankan tugas sesuai standard operasional prosedur (SOP). "Setelah kerjasama ini, kami siap memberikan pendampingan dan pengawalan hukum kepada RSUD Wonosobo ini," ujarnya. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.