Angkutan Ojek Online Bakal Beroperasi Lengkap Atribut dan Layani Penumpang Senin Besok


Sekretaris Pandowo, Arif Priyanto bersama pengurus lain menunjukkan surat yang dikirimkan kepada Kepala Disperkimhub Wonosobo Bagyo Sarastono dengan tembusan sejumlah pejabat penting lain, Jumat (8/3) kemarin.

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Pengurus Paguyuban Driver Online Wonosobo (Pandowo) menegaskan akan mengoperasikan layanan online secara total, Senin (11/3) mendatang. Ratusan driver online bakal beroperasi seusai standard operasional prosedur (SOP) perusahaan, baik penggunaan atribut lengkap maupun mengoperasikan semua layanan seperti layanan penumpang sepeda motor, layanan mobil, layanan jasa antar makanan dan barang.

Sekretaris Pandowo, Arif Priyanto menyebutkan, para driver telah memercayakan setiap perkara yang terjadi kepada kantor bantuan hukum. Jadi, pada Senin mendatang, mereka resmi menggunakan seluruh atribut dan mengangkut penumpang kembali. "Terbitnya surat edaran dari Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) pada 4 Januari 2019 lalu, dirasa sangat merugikan pihak ojek online (Ojol)," beber dia.

Keputusan yang diambil Pemkab Wonosobo dirasa sangat menganaktirikan operasional ojol. Pihaknya, melalui Kantor Bantuan Hukum Teguh Purnomo dan Rekan di Kebumen telah melayangkan Surat Pemberitahuan dan Mohon Perlindungan Beroperasinya Angkutan Berbasis Online kepada Kepala Disperkimhub Wonosobo tertanggal 8 Maret 2019. Surat ditembuskan kepada Gubernur Jateng, Kapolda Jateng, Bupati, Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua PN, Ketua Komnasham dan Pengurus Pandowo.

"Surat itu kita layangkan sebagai tanda pemberitahuan dan protes kepada pemerintah bahwa kami akan mulai beroperasi kembali pada Senin mendatang.
Kami merasa, surat edaran yang diberikan oleh pemerintah untuk melarang beroperasinya angkutan bagi ojol tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Karenanya kita saat ini meminta pada pemerintah agar bisa lebih bersikap adil kepada semuanya," beber dia.

Karena, kata dia jika memang roda dua tidak boleh beroperasi untuk angkutan umum, seharusnya angkutan konvensional juga tidak boleh. Bukan hanya angkutan berbasis online saja. Dalam dua bulan terakhir, pihaknya memang mematuhi surat edaran tersebut dengan tidak mengambil penumpang. Hanya membuka aplikasi untuk antar pesan makanan saja. Namun, seiring berjalannya waktu. Ternyata banyak anggota dari Pandowo yang mengeluh sebab mereka terus merasa merugi.

Turunnya pemasukan dan merasa tidak bebas dalam melakukan aktifitas kerja sehari-hari, menjadi alasan untuk melawan surat edaran dari Disperkimhub. "Ojol sudah menjadi pekerjaan utama bagi kami sekarang. Dengan ditutupnya angkutan penumpang dan hanya mengandalkan food saja, jelas kami keberatan. Selain itu, sejak sebulan yang lalu saat ada anggota Pandowo yang nekat dengan tetap membuka aplikasi untuk antar penumpang, beberapa dari mereka dipersekusi langsung oleh ojek konvensional," beber dia.

Pasalnya, saat ada yang mengangkut penumpang dengan berseragam. Helm anggotanya dibanting, jaket suruh dilepas oleh sejumlah oknum ojek pangkalan. Tentu kejadian seperti ini membuatnya merasa kecewa dan khawatir dengan sikap yang dilakukan mereka. Karenanya, jika kejadian tersebut terulang pada Senin depan, pihaknya bakal mengambil langkah dan sikap. Salah satunya dengan melimpahkan sengketa ini dengan kepada kuasa hukum.

Sementara, Kepala Disperkimhub Wonosobo Bagyo Sarastono mengaku sudah melakukan mitigasi dan sosialisasi kepada pengemudi ojek maupun driver online. Baik driver maupun pengemudi ojek diminta tidak melakukan tindakan anarkis, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Adanya surat edaran pemberhentian sementara angkutan berbasis online pada penumpang sepeda motor diperlukan, guna menjaga kondusifitas wilayah Wonosobo.

Wakapolres Wonosobo, Kompol Sopanah saat diwawancarai wartawan mengaku meskipun belum mengetahui soal isi surat itu, pihaknya akan tetap melindungi kepentingan semua, baik dari pihak ojol maupun ojek pangkalan. "Intinya, kami akan melindungi siapapun selama itu tidak melanggar peraturan yang ada. Jika terjadi konflik yang mengarah pada tindak pidana, kita tetap bakal proses sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.