Disperkimhub Minta Driver Ojol Menahan Diri, Aturan Ojol Keluar Maret Ini


Sekretaris Disperkimhub Wonosobo, Joko Widodo bersama anggitanya memberikan keterangan dalam konferensi pers bersama sejumlah media, baru-baru ini.

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Wonosobo meminta para pengemudi ojek berbasis aplikasi online, yang tergabung dalam Paguyuban Driver Online Wonosobo (Pandowo) untuk tetap menahan diri. Demi menjaga kondisivitas Wonosobo, diharapkan tidak menjalankan operasional penuh sebelum terbitnya peraturan Menteri Perhubungan.

Penegasan itu diungkapkan Sekretaris Disperkimhub Wonosobo, Joko Widodo dalam konferensi pers bersama sejumlah media, baru-baru ini. "Permintaan ini sebagai respons atas surat pemberitahuan yang dikirim oleh kuasa hukum Pandowo pada Jumat (8/3) lalu. Dimana tertulis bahwa mereka akan memulai operasional penuh seluruh armada, baik angkutan orang maupun makanan dan barang pada Senin ini," ungkapnya.

Menurut Joko, pihaknya masih berpedoman pada surat edaran nomor 551.2/0011/I/2019 yang dikeluarkan Disperkimhub untuk sementara melarang operasional ojek online angkutan orang, mengingat regulasi baik dari pusat maupun Peraturan Daerah belum terbit. Poin utama dari permintaan untuk Ojol agar menahan diri, diakui Joko Widodo adalah demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di seluruh wilayah Wonosobo agar kondusif.

"Dari hasil koordinasi yang telah kami lakukan dengan pihak Kementerian Perhubungan, ada kemungkinan Bulan Maret Peraturan Menteri akan diterbitkan, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat terkait operasional Ojol," terangnya. Pihaknya maupun pihak aparat, tetap siap menjaga keamanan di seluruh wilayah Wonosobo, namun demikian ia berharap agar ada pihak yang bersedia menahan diri agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebelumnya, pihak Pandowo melalui Kuasa Hukum Teguh Purnomo disebut Joko Widodo telah menyampaikan surat pemberitahuan yang berisi sejumlah poin, seperti keinginan agar mereka dapat beroperasional secara penuh pada Senin (11/3), dan jaminan perlindungan dari aparat keamanan dan otoritas pemerintah terhadap operasional mereka. Pandowo juga memberikan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah, Kapolda, hingga Komnas HAM. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.