DPD RI Curigai Akuntan BKK Pringsurat Terlibat Kasus Uang Nasabah


TEMUI NASABAH : Anggota Komite IV DPD RI Bidang Pembangunan Daerah dan APBN, Bambang Sadono menemui para nasabah BKK Pringsurat di SMA PGRI Temanggung, Senin (18/3) siang.

TEMANGGUNG (FOKUSSABA)- Anggota Komite IV DPD RI Bidang Pembangunan Daerah dan APBN, Bambang Sadono berjanji mengawal dan menyelesaikan proses penyelesaian kasus BKK Pringsurat hingga uang nasabah kembali sepenuhnya. Pemda Temanggung dan Pemprov Jateng dinilai bertanggung jawab dalam pengembalian uang nasabah tersebut.

Hal itu ditegaskan Bambang saat menemui para nasabah BKK Pringsurat di SMA PGRI Temanggung, Senin (18/3) siang. Pihaknya mengaku, akan terus berkomunikasi dengan Gubernur Ganjar Pranowo, bagaimana penyelesaian pengembaalian uang nasabah yang belum selesai. Hal ini karena sampai saat ini kasus tersebut sudah masuk ke ranah meja hijau dan belum rampung.

"Pemerintah kabupaten dan provinsi harus bertanggung jawab menyelesikan masalah ini. Saya juga sudah konsultasi sampai dua kali dengan Gubernur, OJK, bidang perekonomian dan alhamdulilah saat ini sudah diselesaikan secara bertahap. Ada dugaan merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 114 milyar dan uang milik nasabah mencapai milyaran rupiah masih belum dikembalikan sepenuhnya," tutur dia.

Bambang mengaku, sebagai wakil DPD RI yang membidangi tentang masalah ini, pihaknya memang ingin mendengar secara langsung keluhan-keluhan masyarakat yang masalahnya tak kunjung rampung. “Ternyata ada juga nasabah yang bermasalah, pasalnya ada juga nasabah yang masih menyimpan bilyet tapi uangnya tidak ada," beber dia.

Saat berkeluh kesah, ada juga yang kreditnya fiktif, ada orang yang mengambil kreditnya Rp 50 juta tapi tercatat menjadi Rp 100 juta. Nasabah ini punya beban untuk menyelesaikan kredit senilai Rp 100 juta. "Polemik BKK Pringsurat ini dapat menjadi pelajaran luar biasa oleh pihak Managemen BKK dan Pemerintah Provinsi Jateng," terang Bambang.

Dia juga menilai, peran pengawasan dalam managemen BKK sangatlah penting sekali. Hal ini mengingat kejadian ini terjadi sudah begitu lama. “Saya tadi juga mendapatkan aduan jika ada nasabah yang sudah menabung 23 tahun tapi catatannya tidak ada. Saya rasa managemen ini jika tidak di awasi akan luar biasa penyalah gunananya,” terangnya.

Selain pengawas, dirinya juga mencurigai Akuntan BKK Pringsurat juga ikut terlibat dalam kasus yang sudah menjerat dua Direktur BKK Pringsurat. “Selain pengawasnya, saya juga mencurigai akuntan terlibat. Karena akuntan ini juga harus dipertanyakan karena tiap tahun mereka membuat laporan yang menyatakan tidak ada masalah,” tegas dia.

Kemaren, menurut dia, di pengadilan juga muncul fakta bahwa uang itu dititipkan di BKK Intidana yang harus diambil dan dikembalikan kepada nasabah. “Artinya uang itu kan masih maka siapa yang akan ngurus itu. Pemerintah dalam hal ini harus mengejarnya, karena untuk mengembalikan uang pemerintah yang saat ini digunakan untuk mengembalikan uang nasabah,” jelasnya.

Sementara itu, Karsono salah satu nasabah BKK Pringsurat mengungkapkan, dirinya memiliki tabungan senilai kurang lebih Rp 100 juta, namun baru mendapatkan pengembalian 30 persennya pada Februari lalu. “Saya rasa ini tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Harapan kami tentu segera dikembalikan sepenuhnya uang kami,” terangnya.

Dengan adanya polemik kasus ini, kata dia, maka perekonomian dalam keluarga menjadi karut marut. Bahkan kebutuhan untuk biaya sekolah anaknya pun ikut terhambat lantaran uang yang ditabungnya di BKK Pringsurat tak dapat digunakan. “Uang itu kan tidak bisa berputar dan uang itu juga bukan uang yang nganggur ada juga uang pinjaman juga, sehingga membuat kacau para nasabah," jelas dia.

Selain itu, kata dia, ada juga yang harusnya untuk biaya pendidikan, buat rumah dan lain sebagainya. Tetapi, yang paling penting bagi keluarganya yakni untuk pemenuhan pendidikan karena akibat kejadian ini pendidikan anak akhirnya tersendat-sendat. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.