Driver Ojek Online Sambut Positif Penerbitan Permenhub 12/2019


Sejumlah driver ojek online berbaris saat mengikuti kegiatan parade yang digelar di jalan protokol Wonosobo.

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Pengurus Paguyuban Driver Online Wonosobo (Pandowo) mengaku sangat menyambut positif telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019, Senin (18/3) kemarin. "Saat ini regulasi yang kita perjuangkan bertahun-tahun akhirnya telah diundangkan pada hari ini," ungkap Sekretaris Pandowo Arif Priyanto, kemarin petang.

Menurutnya regulasi tersebut merupakan wujud pengakuan negara terhadap keberadaan ojek online roda dua dan akan membawa kemaslahatan buat kita semua.
"Doakan saja agar Permenhub Nomor 12/2019 ini akan segera diikuti oleh Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) yang mengatur soal besaran tarif angkutan ojek online," harapnya.

Arif mengaku, lahirnya Permenhub tersebut menjadi kado terindah untuk semua driver ojek online Indonesia, baik yang mendukung maupun yang menolak. "Kita semua adalah saudara dan apapun hasilnya akan kita nikmati bersama. Mudah-mudahan perjuangan ini tidak akan sia-sia dan semoga kesejahteraan ojek online Indonesia bisa segera terwujud," harapnya.

Sementara itu kabar bahagia bagi para driver ojek online di seluruh penjuru tanah air, lebih khusus Wonosobo. Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan mengenai ojek online alias ojol. Namun aturan tersebut masih akan disosialisasikan dulu kepada para pengemudi ojol.

Dilansir dari detik.com Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI Budi Setiadi menyebutkan aturan tersebut sudah diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan nomor Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Kalau untuk peraturan menteri masalah ojol sudah keluar," katanya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/3/2019). Aturan tersebut sudah dikeluarkan oleh Kemenkumham pekan lalu. Menindaklanjuti, Kemenhub akan melakukan sosialisasi aturan itu dalam beberapa waktu ke depan. "Kita sosialisasi dulu dong," sebutnya. Sebelumnya, Budi telah melakukan konsultasi ke Komisi V DPR RI.

Dia menjelaskan, ada beberapa isu yang diakomodir lewat aturan ini, antara lain suspensi, tarif, hingga hubungan antara pengemudi sebagai mitra dan aplikator.
"Subtansinya ada beberapa isu yang kita buatkan normanya supaya bisa dijalankan dan kemudian tidak menjadi persoalan. Persoalan kenapa, kita mempertemukan kepentingan aplikator, pengemudi sebagai mitra dan masyarakat. Baik keberlangsungan proses kegiatan ini, pelindungan para pengemudi, juga masyarakat," jelasnya. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.