Polres Temanggung Deklarasikan Pencanangan Zona Integritas Bebas Korupsi


TANDA TANGAN DEKLARASI : Kapolres Temanggung AKBP Wiyono Eko Prasetyo menyaksikan sejumlah perwira di kepolisian setempat yang menandatangani isi deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Aula Mapolres setempat, Selasa (12/3) siang.

TEMANGGUNG (FOKUSSABA)- Jajaran Satuan Kerja Polres Temanggung mendaklarasikan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan tugasnya. Beberapa poin deklarasi dilantangkan para perwira dan anggota Polres Temanggung hingga jajaran Polsek, untuk tidak akan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Deklarasi itu dipimpin secara langsung Kapolres Temanggung AKBP Wiyono Eko Prasetyo dalam rangkaian kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) di Aula Mapolres Temanggung, Selasa (12/3) siang. Turut hadir dalam pencanangan, sejumlah pejabat dari Pemkab Temanggung, Kodim 0706, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan lainnya.

Dalam deklarasi tersebut, aparat penegak hukum tersebut berkomitmen tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung, berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yagn tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka juga berkomitmen tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum serta memberikan pelayanan terbaik, mudah dan transparan.

"Kami juga berkomitmen tidak akan memungut biaya dari hasil pemberian layanan, sesuai dengan yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Apabila kami tidak menepati komitmen ini, kami siap menerima sanksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami telah berupaya memberikan layanan-layanan prima kepada masyarakat baik fasilitas gedung yang mendukung maupun layanan hukum di wilayah," beber dia.

Menurut dia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi yang mengatur pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut, menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam upaya mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 serta keputusan bersama antara Kapolri dengan Menteri PAN dan RB tentang tata cara pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM. Zona integritas di lingkungan Polri merupakan predikat yang diberikan kepada Polri yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK-WBBM melalui reformasi birokrasi Polri.

Adanya deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas ini, menurutnya, merupakan langkah awal dalam rangka implementasi dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan WBK-WBBM. Untuk mewujudkan WBK-WBBM, Polres Temanggung juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Mapolres maupun Mapolsek jajaran Polres Temanggung. Perbaikan layanan juga terus dilakukan.

Antara lain melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek dalam pelayanan, survei kepuasan masyarakat, memberikan reward dan punishment terhadap kinerja setiap personil, pengelolaan aduan dan inovasi pelayanan publik. Pihaknya juga akan menyediakan saranan dan prasarana yang memadai, seperti menyediakan fasilitas bagi disabilitas, tempat bermain anak, ruangan laktasi, sel khusus anak, tempat ibadah dan lainnya.

Pihaknya juga menyadari kondisi saat ini jumlah personelnya masih sangat terbatas, jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat di wilayah hukumnya. Namun demikian, karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab yang harus diemban, pihaknya bakal berupaya agar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam segala hal. "Kami tentu tidak bisa bergerak sendiri, butuh sinergitas yang baik antara institusi maupun elemen masyarakat," tutur dia. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.