Selama lima bulan masa kampanye terhitung (September-Februari), Bawaslu Wonosobo telah mencegah sebanyak 3.542 kali kegiatan yang berpotensi melanggar. Pencegahan pelanggaran kampanye terus dilakukan, baik preentif, prefentif maupun teguran langsung dan pengawasan.

Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid bersama para anggotanya melakukan keterangan pers di salah satu cafe di Wonosobo, Senin (5/3) sore.

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Bawaslu Wonosobo mencatat selama lima bulan masa kampanye terhitung (September-Februari), pihaknya telah mencegah sebanyak 3.542 kali kegiatan yang berpotensi melanggar. Pencegahan pelanggaran kampanye terus dilakukan, baik preentif, prefentif maupun teguran langsung dan pengawasan.

Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid mengungkapkan, upaya pencegahan dilakukan Bawaslu Wonosobo dengan berbagai metode. Antara lain pencegahan yang bentuknya preentif, preventif serta dengan metode teguran langsung saat melakukan pengawasan aktifitas kampanye di lapangan.

Menurutnya, langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran selama masa kampanye, dilakukan pihak Bawaslu sejak sebelum masa kampanye. Di antaranya melalui sosialisasi melibatkan partai politik dan pihak-pihak yang berpotensi melanggar dalam masa kampanye.

"Sosialisasi dilakukan terus menerus melibatkan berbagai pihak baik peserta pemilu maupun masyarakat pemilih. Dalam upaya pencegahan, kami bersama beberapa pihak, pendekatan pencegahan dengan cara mengundang panitia atau mengimbau secara lisan agar tak terjadi pelanggaran sejumlah 424 kejadian," beber dua.

Selain itu ada himbauan tertulis sejumlah 464 kejadian, kemudian mencegah sesaat sebelum peristiwa sehingga pelanggaran itu batal terjadi sejumlah 2.654 kejadian. Kelompok-kelompok sasaran dalam pencegahan ini, selain peserta pemilu terdiri dari partai politik dan calon legislatif, juga disampaikan kepada Tim Pelaksana Kampanye.

Tak hanya itu, Bawaslu juga mencegah kelompok potensial yang melanggar kampanye di antaranya pihak pihak yang wajib netral seperti; aparatur sipil negara (ASN), kepala desa (Kades), kepala kelurahan (Kalur), perangkat desa, badan pemusyawaratan desa (BPD), TNI dan Polri serta pihak lain yang harus netral dalam pemilu.

Model pencegahan untuk kepala desa, Bawaslu Wonosobo menugaskan kepada semua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) berkunjung ke tiap desa menyampaikan surat himbauan sekaligus menyampaikan tentang netralitas dalam Pemilu sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017.

Langkah ini bahkan dilakukan oleh Panwascam sebelum dilantik setelah Pilkades yang lalu. Harapanya Kades yang baru menjawab mengetahui aturan dalam undang undang Pemilu. Sementara itu, untuk menekan pelanggaran pada masa Reses Anggota DPR Pusat, Provinsi maupun DPRD Kabupaten, Bawaslu Wonosobo sudah melakukan pencegahan lebih awal sebelum masa surat.

Langkah ini untuk memastikan Reses tidak dijadikan sebagai forum kampanye untuk DPR yang sedang menjabat dan terdaftar dalam Caleg. Langkah ini untuk mencegah adanya pelanggaran Pengunaan Fasilitas Pemerintah untuk kampanye.

Karena sesuai ketentuan Pasal 280 ayah 1 huruf G Penggunaan fasilitas pemerintah dilarang untuk kampanye. Sementara Reses sumberdananya dari Negara sehingga harus bebas dari aktivitas kampanye. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.