Seluruh Perangkat Desa Tuntut Kenaikan Siltap


SAMPAIKAN TUNTUTAN : Puluhan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Temanggung menyampaikan tuntutan kepada Bupati Muhammad Al Khadziq di Pendapa Jenar, belum lama ini.

TEMANGGUNG (FOKUSSABA)- Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Temanggung menuntut Bupati Muhammad Al Khadziq memberikan penghasilan tetap (Siltap) kepada seluruh perangkat desa, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tuntutan itu disampaikan Ketua PPDI Temanggung, Karyanto saat mengawal puluhan perangkat desa di Kabupaten Temanggung yang melakukan tuntutan langsung kepada Bupati di Pendapa Jenar, belumlama ini. Dalam kesempatan itu, rombongan perwakilan perangkat desa yang dipimpin Ketua PPDI Karyanto diterima secara langsung Bupati Muhammad Al Khadziq didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Temanggung Agus Sarwono.

Karyanto mengungkapkan, para perangkat menuntut kepada Bupati untuk menaikkan siltap agar kesejahteraannya meningkat. Hal itu menyusul telah keluarnya PP Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam PP tersebut diantaranya mengatur pemberian siltap kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.

Siltap tersebut dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD). Sedang besaran siltap Kepala Desa paling sedikit Rp 2,4 juta, Sekretaris Desa Rp 2,2 juta dan perangkat desa lainnya Rp 2,02 juta. "Kami sengaja mengagendakan bertemu dengan Bupati dengan harapan agar siltap bagi perangkat desa secepatnya bisa direalisasikan sesuai PP 11/2019" harapnya.

Menanggapi tuntutan para perangkat desa, Bupati Muhammad Al Khadziq mengungkapkan apa yang menjadi tuntutan para perangkat desa se Temanggung berkaitan dengan pemberian siltap merupakan permasalahan bersama Pemkab Temanggung. Karena itu, memang harus dipecahkan bersama dengan merubah Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 yang diantaranya mengatur pemberian siltap untuk perangkat desa.

Meskipun demikian, kata dia perubahan Peraturan Bupati tersebut tidak serta merta dirubah begitu saja, namun harus berpedoman pada aturan hukum diatasnya supaya tidak melanggar hukum, agar tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari. Untuk keperluan tersebut, pihaknya akan segera membentuk tim perumus perubahan Perbup Nomor 52 tahun 2018 dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan perwakilan unsur Perangkat Desa.

"Setelah tim perumus terbentuk hendaknya segera bekerja dengan menyusun jadwal kerja. Dengan demikian pembahasan perubahan Perbup tersebut segera bisa dilakukan untuk selanjutnya diambil menjadi keputusan guna diberlakukan. Pihaknya mengharapkan para perangkat desa tetap bersabar dan semoga perubahan perbup ini bisa segera dilakukan, sehingga kedepan siltap perangkat sesuai yang diharapkan," ungkapnya. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.