Dana Talangan Pemprov Rp 25 Miliar Dikucurkan, BKK Pringsurat Diminta Segera Lunasi Uang Nasabah


TEMUI NASABAH : Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Bambang Sadono menemui Direktur Utama Perusahaan Daerah BKK Pringsurat, Supriyadi dan sejumlah nasabah BKK Pringsurat, Selasa (16/4) sore.

TEMANGGUNG (FOKUSSABA)-
Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Bambang Sadono meminta Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pringsurat segera melunasi uang para nasabahnya yang bermasalah. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengucurkan dana talangan senilai Rp 25 miliar. Meskipun demikian, dari jumlah tersebut, dana yang saat ini baru dicairkan, adalah sebesar Rp 9 miliar.

Hal itu diungkapkan legislator yang menangani Bidang Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu, saat melakukan kunjungan ke Kantor BKK Pringsurat untuk menindaklanjuti perkembangan masalah perusahaan daerah tersebut, Selasa (16/4) sore. Kunjungan tersebut diterima langsung Direktur Utama Perusahaan Daerah BKK Pringsurat, Supriyadi.

Menurut Bambang, BKK Pringsurat kembali mendapatkan kucuran dana dari pemerintah, jadi diminta melunasi uang nasabah yang memiliki tabungan di bawah Rp 10 juta. Hal itu karena tabungan-tabungan kecil, dirasa sangat dinanti-nanti oleh para nasabah yang notabennya dari masyarakat menengah ke bawah. “Tabungan-tabungan kecil itu mbok jangan di cicil," beber dia.

Karena, lanjut dia ada tabungan nasabah Rp 10 juta, pada pencarian kemaren dicicil 60 persen. Dirinya juga mengaku telah berkoordoinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk segera melunasi uang-uang nasabah yang nilainya tidak seberapa itu. “Secara lisan sudah saya sampaikan kepada pak Gubernur, beliau sudah setuju tapi kebijakan itu kok belum sampai di sini,” tuturnya.

Lebih lanjut Bambang juga menyatakan, pihaknya akan mengusulkan kepada para pejabat terkait untuk segera mengucurkan dana talangan dari pemerintah provinsi senilai Rp 25 miliar. Karena saat ini baru dicairkan sebesar Rp 9 miliar. “Ini merupakan dana talangaan, artinya uang dipinjamkan dulu. Selanjutnya uang yang hilang itu saat ini kan dilacak, kalau masih bisa di tarik uang itu kan dapat dikembalikan lagi (kepada pemerintah),” bebernya.

Meskipun demikian, jika uang itu hilang dan tidak dapat ditarik, maka pemerintah harus menyiapkan dana kusus untuk menggantinya. “Tetapi kalau itu tidak bisa, maka pemerintah akan mengembalikan lewat APBD. Yang penting menyelesaikan masalah nasabah terlebih dahulu. Sementara itu, saat ini ada maslah lain yang muncul kembali lantaran ada beberapa nasabah yang mengaku telah menabung namun datanya tidak masuk ke dalam sistem.

“Maka dari itu saya harap ini agar segera dilacak. Jika itu bisa ditemukan dan ada karyawan atau mantan karyawan yang mengaku telah menghilangkan uang itu dan mau mengganti agar dapat diselesaikan dengan cepat,” tegasnya. Dia juga mengaku berkomitmen untuk segera menyelesaikan masalah yang berlangsung sejak berbulan-bulan yang lalu itu.

“Saya akan menelusur dimana titik-titik yang tidak mempercepat ini. Jika kebijakan itu pada pemilik yaitu pak gubernur atau pak bupati saya akan berbicara agar diselesaikan,” ungkapnya. Sementara itu Direktur Utama Perusahaan Daerah BKK Pringsurat, Supriyadi berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan nasabah yang tidak masuk sistem. “Sampai saat ini memang sudah ada enam nasabah yang melapor ke kami," ujarnya.

Pihaknya berjanji akan menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan masalah nasabah yang tidak datanya tidak masuk ke dalam sistem tersebut memerlukan beberapa tahapan yang harus dilalui. “Semuanya akan akan kami selesaikan, kemaren yang ngambil siapa dan sebagainya akan kita cek lagi. Saya akan menyelesaikan masalah-masalah nasabah yang mau melapor," beber dia. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.