Gugatan Asparaw Ditolak, Kuasa Hukum Tak Terima dan Ajukan Banding


Petugas Satpol PP Wonosobo melakukan upaya penutupan tempat karaoke tak berizin, sebelum akhirnya dibuka lagi karena pengusaha karaoke melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Wonosobo.

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Pengadilan Negeri Wonosobo memutuskan menolak seluruh gugatan Asosiasi Pengusaha Karaoke Wonosobo (Asparaw) terhadap Pemerintah Kabupaten Wonosobo terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017, Senin (1/4) lalu. Tak terima dengan putusan tersebut, Kuasa Hukum Asparaw, Yoseph Parera mengaku akan melakukan banding.

Sikap tegas itu disampaikan Yoseph menyusul kekecewaannya atas keputusan pihak Pengadilan Negeri Wonosobo yang menolak gugatan dari pihak Asparaw tersebut. Yoseph membenarkan bahwa gugatan dari pihak Asparaw ditolak pihak pengadilan. Sebab dalam putusan hakim di pengadilan tersebut, dimenangkan oleh Pemkab Wonosobo.

Namun, pihaknya mengaku akan melakukan upaya hukum lain. “Kita akan banding, gugatan Asparaw ditolak,” tandasnya. Yoseps juga menyebut, bahwa putusan pihak pengadilan tersebut sudah diprediksi oleh tim kuasa hukum. "Kami akan segera menyiapkan upaya hukum lain ke tingkat yang lebih tinggi. Biasalah Muspida, kita sudah tahu dari awal,” katanya.

Senada, Ketua Asparaw, Tia Viandari mengemukakan, dalam sidang putusan tentang Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Tempat Hiburan memang ditolak. Padahal kebijakan tersebut dinilainya telah merugikan pengusaha karaoke di Wonosobo. “Yang jelas kita kecewa dengan hasil putusan itu, akan ada upaya hukum lain, tapi secara lebih rinci bisa di konfirmasi kepada kuasa hukum kami,” katanya.

Sementara itu, Kasubbag Bankum Bagian Hukum Setda Wonosobo, Agus Hermawan membenarkan bahwa dalam sidang putusan yang digelar pada Senin lalu, oleh Pengadilan Negeri Wonosobo terkait Perda tentang Penyelenggara Tempat Hiburan, seluruh gugatan ditolak. Namun, pihak penggugat melalui Kuasa Hukum Asparaw langsung mengajukan banding.

“Jadi putusan pengadilan sudah ada, gugatan dari Asparaw ditolak seluruhnya,” ungkanya. Namun, secara detail, dirinya belum bisa menjelaskan hasil putusan tersebut, sebab hingga saat ini, belum menerima salinan putusan. Namun hal itu menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah sudah sesuai dengan jalurnya. “Secara detail kami belum punya salinan putusan,” terang dia. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.