Seluruh Masyarakat Diminta Tak Buat Kegaduhan


BERI KETERANGAN : Kapolres Temanggung AKBP Wiyono Eko Prasetyo saat memberikan keterangan kepada awak media saat apel pergeseran pasukan, belum lama ini.

TEMANGGUNG (FOKUSSABA)-
Kepolisian Resort (Polres) Temanggung mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung, agar jangan membuat kegaduhan atau keributan di tempat pemungutan suara (TPS). Masyarakat juga diminta tidak melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan hak pilih orang lain, atau menggunakan kekerasan dengan menghalangi seseorang untuk memilih.

Kapolres Temanggung AKBP Wiyono Eko Prasetyo melalui Kasubbag Humas Polres Temanggung AKP Henny Widiyanti Lestari menyebutkan, sesuai Pasal 510 Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Sesuai Pasal 531 UU Pemilu, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda maksimal Rp 24 juta.

Selain itu, Polres Temanggung juga menghimbau dan menegaskan ke semua organisasi masyarakat (ormas), satuan tugas (satgas) dan anggota partai politik serta masyarakat di Kabupaten Temanggung, untuk tidak menggunakan atribut ormas, satgas atau anggota parpol di TPS maupun sekitar TPS. Hal itu demi menghindari kesalahpahaman dan untuk menjaga kerukunan atau silaturahmi.

Selain itu juga untuk memberikan rasa nyaman dan bebas memberikan pilihan tanpa adanya perasaan terintimidasi. Turut diimbau agar masyarakat jangan Golput atau golongan putih alias tidak menoblos. Jadi datangi TPS dan gunakan hak pilih dengan baik, serta segera meninggalkan TPS setelah selesai, guna memberikan kesempatan kepada masyarakat lainnya yang juga akan menggunakan hak pilihnya dan supaya tidak mengganggu kelancaran pemungutan suara di TPS.

Dijelaskan, sesuai Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019, bahwa pada pukul 13.00 waktu setempat, pemilih yang diperbolehkan memberikan suara yaitu pemilih yang sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya, atau telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir model C7.DPT-KPU, model C7.DPTb-KPU, dan model C7.DPK-KPU.

Artinya bahwa setelah jam 13.00 waktu setempat, pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal ini masih diperbolehkan memberikan suara di TPS sampai semua pemilih yang sudah hadir dan antri di TPS selesai semua memberikan hak pilihnya. Sesuai Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019, bahwa setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jadi ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS. Sesuai Pasal 51 Peraturan KPU No 9 tahun 2019, bahwa penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada satu hari sejak hari pemungutan suara, dan dilakukan tanpa jeda. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.