Surat Larangan Angkutan Online di Temanggung Diminta Dicabut


BERKUMPUL : Puluhan pengemudi ojol dan taksi online berkumpul di Taman Belakang Rumah Dinas Bupati, Pendopo Pengayoman Temanggung, Kamis (25/4) siang.

TEMANGGUNG (FOKUSSABA)- Komunitas Ojek dan Driver Taksi Online Temanggung meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung merubah aturan soal ojek dan taksi online. Masih terdapatnya surat edaran Bupati Temanggung yang melarang beroperasinya ojek dan taksi online, dinilai masih menjadikan operasional angkutan online tidak bisa leluasa. Padahal saat ini sudah ada Peraturan Menteri Perhubungan (Pemenhub) Nomor 12 Tahun 2019.

Hal itu yang melatarbelakangi puluhan pengemudi ojek online (ojol) dan juga taksi online berkumpul di Taman Belakang Rumah Dinas Bupati Temanggung, Pendopo Pengayoman, Kamis (25/4) lalu. "Kita kumpul-kumpul di sini, untuk menyatukan persepsi dan membahas soal nasib ojek dan taksi online ke depan," ungkap Wakil Ketua Komunitas Grab Bike Temanggung, Budi Supriyatno kepada sejumlah awak media di sela pertemuan tersebut.

Menurut dia, saat ini pemerintah melalui Kementrian Perhubungan telah mengeluarkan Pemenhub 12/2019, yang mengatur soal berbagai kebijakan soal ojek online. Dengan terbitnya Permenhub tersebut berarti pemerintah di tingkat pusat telah mengakui legalitas dan eksistensi ojol sebagai sarana transportasi yang secara sah bisa digunakan untuk melayani masyarakat.
Sementara, sebelumnya Pemkab Temanggung telah mengeluarkan surat edaran larangan beroperasi bagi ojek dan taksi online.

Larangan beroperasinya ojek online di Kota Tembakau itu tertuang dalam surat edaran tertanggal 15 November 2017 yang ditandatangani Bupati Temanggung kala itu, Bambang Sukarno. "Kami minta Pemkab mencabut surat edaran itu, dan menyesuikan aturan dengan Permenhub 12/2019. Surat edaran bupati itu tak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, terkait ojek online. Bila tak dicabut, edaran itu berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar sesama pengojek di lapangan," beber dia.

Hal itu lebih khusus, antara ojol dan ojek pangkalan (opang) yang selalu bertemu di lapangan. "Rekan-rekan opang kita anggap sebagai saudara tua, karena kita-kita ini datang lebih belakangan. Setidaknya sudah dua kali ada sedikit insiden benturan antara ojol dan opang di lapangan. Namun, hal itu lebih dilatarbelakangi urusan personal, sehingga kami menolak jika disangkutpautkan lebih lanjut sebagai persoalan antara ojol dan opang secara menyeluruh," terang dia.

Lebih lanjut pihaknya tak ingin ada ricuh-ricuh atau keributan seperti yang terjadi di beberapa daerah sebelumnya. Kita sama-sama cari makan, semua bisa diselesaikan secara kepala dingin. Jadi pihaknya meminta Pemkab menarik edaran bupati terdahulu dan menerbitkan izin operasional angkutan online. Guna meminimalisir kontak tak produktif dengan rekan-rekan opang, para pengemudi ojol dan taksi online selalu mematuhi larangan tak tertulis terkait pengambilan penumpang di zona merah.

Disebutkan, zona merah untuk ojol dan taksi onlien antara lain terminal Madureso, kawasan terminal lama, area depan BCA Temanggung, Pasar Kliwon, dan RSUD Temanggung. "Kita tak ambil penumpang di zona merah. Ojol dan taksi online mulai beroperasi di Temanggung sejak sekitar dua tahun belakangan ini. Saat ini terdapat hampir 200-an pegemudi ojol. Itu belum termasuk taksi online atau grab car," imbuhnya.

Diketahui, saat ini aplikator ojek dan taksi online yang beroperasi? di Temanggung hanya Grab. Terkait hal ini, Dinas Perhubungan Temanggung belum memberikan respon. Kepala Dinas Perhubungan Temanggung, Hary Agung Prabowo, belum memberikan respon saat dihubungi melalui telepon seluler maupun layanan pesan singkat WhatsApp (WA). (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.