Dishub Temanggung Sudah Cabut Surat Edaran Larangan Angkutan Online


BERI KETERANGAN : Wakil Ketua Komunitas Grab Bike Temanggung, Budi Supriyatno memberikan keterangan kepada awak media di Temanggung, belum lama ini.

TEMANGGUNG (FOKUSSABA)- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Temanggung, Hary Agung Prabowo mengungkapkan, pihaknya telah mencabut surat edaran bernomor 550/575 terkait larangan beroperasinya ojek dan taksi berbasis aplikasi online di wilayah Temanggung. "Surat edaran itu secara otomatis tak berlaku setelah keluarnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 12/2019 tentang Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, dalam Permenhub tersebut juga telah diatur mengenai eksistensi ojek online (ojol). Pada pekan ini, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan perwakilan aplikator dan peng‎emudi ojol, ojek pangkalan (opang), angkutan perkotaan (angkota), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Temanggung, dan pihak-pihak terkait lainnya. "Pertemuan itu untuk menyatukan persepsi dan pemahaman terkait Permenhub 12/2019," tutur dia.

Dalam pertemuan tersebut, kata Agung, semua sudah sepakat untuk saling menerima dan menghormati pekerjaan mereka masing-masing, serta mengutamakan musyawarah ketika ada dinamika di lapangan. Pihaknya berharap kedepan tak adalagi gesekan-gesekan antara pengemudi ojol dan ojek pangkalan (opang), maupun antara angkutan darat lainnya di wilayah Kabupaten Temanggung, termasuk di antaranya taksi onlie (taksol).

"Semua sepakat untuk saling menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas Temanggung. Kepada aplikator saya mengingatkan untuk menunaikan kewajibannya menyediakan shelter bagi pengemudi ojol maupun taksol. Kewajiban ini juga telah diatur dalam Permenhub tersebut," bebernya. Terpisah, Wakil Ketua Komunitas Grab Bike Temanggung, Budi Supriyatno, mengatakan dicabutnya surat edaran bupati dan pertemuan tersebut membuat para pengemudi ojol lega.

Sebab, legalitas mereka kini diakui Pemkab‎ Temanggung. Dishub dinilai menyadari, karena dulu belum ada Permenhub maka edaran itu dikeluarkan oleh ‎Bupati Temanggung. "Sekarang, dengan adanya Permenhub itu, memberi perlindungan kepada pengemudi roda dua yang melayani kepentingan dan transportasi masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, dengan adanya pertemuan tersebut membuahkan titik temu antara ojol, taksol dan pekerja di sektor angkutan umum lainnya, terkait beroperasinya secara legal angkutan berbasis aplikasi. Hanya, menurut dia, masih menyisakan beberapa detail kesepakatan di lapangan. "Antara lain soal zona merah dan shelter‎," ujarnya.

Dikatakan, terkait penyediaan shelter‎, para pengemudi ojol di Kecamatan Kranggan iuran untuk menyewa lahan kosong di belakang sebuah warung. Lahan kosong tersebut selanjutnya difungsikan sebagai shelter bagi ojol di wilayah Kecamatan Kranggan. "Sebelumnya kan ngetem di depan sebuah toko modern berjejaring, tapi itu kemarin diprotes sama rekan-rekan opang, akhirnya kita inisiatif menyewa lahan kosong," ujarnya

Nantinya, kata dia pihaknya akan memberi peneduh untuk ngetem sekaligus istirahat para awak angkutan online. Namun, Budi tak menyebut secara rinci berapa iuran yang dikeluarkan para pengemudi ojol. Pun berapa besaran biaya sewa yang harus dibayarkan. Sementara, untuk wilayah Temanggung, disebutkan ada tiga shelter. Di antaranya di sekitar wisma atlet, sekitaran Jalan Pahlawan, dan di Taman Pengayoman.

"Hanya, kemarin ada yang keberatan kita di Taman Pengayoman. Padahal, dari dulu kita ngetemnya di situ. Karena itu, kita ingin tetap mempertahankannya," tuturnya. Sementara terkait zona merah, menurut d‎ia, tak ada perubahan berarti dari kesepakatan tak tertulis yang telah berlaku sebelumnya. "Mungkin nanti ada penjabaran-penjabaran lagi yang perlu disepakati lebih lanjut," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, ‎puluhan pengemudi ojek online (ojol) dan juga taksi online, berkumpul di taman belakang rumah dinas Bupati Temanggung, Pendopo Pengayoman, Kamis (25/4). ‎Mereka yang tergabung dalam komunitas ojek dan driver taksi online Temanggung itu, meminta Pemkab Temanggung merubah aturan soal ojek dan taksi online.‎ (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.