Pemerintah Kecamatan Wonosobo Komitmen Bebas Korupsi, Bersih dan Melayani


Camat Kota Wonosobo, Zulfa Akhsan Alim Kurniawan memimpin penandatanganan pakta zona integritas, disaksikan unsure Muspika Wonosobo dan sejumlah OPD, Kamis (23/5) lalu.

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Jajaran Pemerintahan Kecamatan Wonosobo meneguhkan komitmen menuju birokrasi bebas korupsi serta bersih dan melayani. Camat Kota Wonosobo, Zulfa Akhsan Alim Kurniawan memimpin penandatanganan pakta zona integritas, disaksikan unsure Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Wonosobo dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (23/5) lalu.

Menurut Zulfa dengan penandatanganan zona integritas tersebut, jajarannya siap menyelenggarakan pelayanan kepada warga masyarakat secara lebih baik, sesuai yang diatur dalam ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforma Birokrasi. “Tujuan pembangunan zona integritas ini memang untuk menuju birokrasi yang bebas korupsi, serta birokasi yang bersih dan lebih melayani," ungkapnya kemarin.

Atas hal itu pihaknya bersama-sama seluruh pejabat hingga staff sepakat meneken pakta zona integritas. Pada implementasinya, zona integritas diterangkan Zulfa akan terwujud pelayanan publik yang lebih ramah, lebih cepat dan terbebas dari bentuk-bentuk punggutan liar maupun calo. Semangat melayani secara lebih baik, termasuk dengan inovasi-inovasi baru juga diakui Zulfa akan terus dilakukan demi mencapai kepuasan publik sesuai standar.

Meskipun saat ini jumlah pegawai di lingkungan Kecamatan Wonosobo jauh dari memadai, Zulfa mengaku yakin jajarannya akan mampu menjaga komitmen tersebut. Kendala terberat adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) karena saat ini jumlah pegawai kami hanya 16 orang, termasuk camat, sekretaris camat (sekcam) dan para kepala seksi yang bahkan harus merangkap jabatan.

Mereka merangkap sebagai kepala kelurahan maupun kepala desa di beberapa desa dan kelurahan, lantaran berbagai sebab. Hal itu, menurutnya masih harus ditambah dengan beban kerja yang sifatnya internal seperti urusan kepegawaian, dan tata usaha yang sampai saat ini tidak ada seksi khusus. “Sering camat atau sekcam harus turun tangan sendiri mengatasi hal-hal teknis," beber dia.

Hal itu karena memang tuntutan kerja agar semua program kegiatan bisa diselesaikan tepat waktu. Namun pihaknya mengaku masih bersyukur indeks kepuasan publik terhadap kinerja aparat Kecamatan masih terhitung tinggi, yaitu di kisaran 83 persen. Kedepan, dengan telah terbangunnya semangat dalam bingkai zona integrasi bebas korupsi dan bersih serta lebih melayani, ia berharap angka tersebut akan terus meningkat. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.