Besaran Uang Pengganti Jauh di Bawah Tuntutan, Kejari Temanggung Ajukan Banding


Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung Fransiska Juwariyah

TEMANGGUNG- Putusan Majelis dHakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, terkait besaran uang pengganti kerugian negara, kasus tindak pidana korupsi PD BKK Pringsurat Temanggung, dinilai masih jauh dari tuntutan yang diajukan. Atas hal itu, Kejaksaan Negeri Temanggung mengaku telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Semarang dalam perkara tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung, Fransisca Juwariyah menyebutkan, pihaknya tidak mempermasalahkan putusan pidana badan kepada Mantan Direktur Utama PD BKK Pringsurat, Suharno, dan Direktur PD BKK Pringsurat, Riyanto, masing-masing 11 tahun penjara. Salah satu yang menjadi alasan pihaknya melakukan pengajuan banding, yakni berkaitan dengan besaran uang pengganti kerugian negara dalam putusan perkara itu jauh di bawah tuntutan.

"Kemarin kita banding masalah uang pengganti, bukan ke masalah pidana badannya. Hal itu karena besaran uang penggantinya jauh di bawah tuntutan yang kami ajukan. Kami banding, agar besaran uang pengganti yang harus dibayarkan sesuai tuntutan," ungkap Fransisca saat ditemui Suara Merdeka, usai melakukan pertemuan dengan jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Temanggung, Rabu (26/6) pagi.

Baca juga : tak-dijemput-paksa-lima-calon-tersangka.

Dijelaskan, dalam putusan di Pengadilan Tipikor Semarang, hakim mewajibkan kedua terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara. Masing-masing terdakwa Suharno harus membayar uang pengganti sebesar Rp 1,2 miliar, sedangkan terdakwa Riyanto harus membayar uang pengganti Rp 745 juta. Padahal tuntutan besaran uang pengganti kerugian negara yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum kepada kedua terdakwa mencapai Rp 69,1 miliar.

Dalam sebuah kesempatan, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Temanggung, Sabrul Iman menjelaskan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi PD BKK Pringsurat Temanggung mencapai Rp 114 miliar. Hitungannya, Rp 111 miliar merupakan tanggung jawab kedua terdakwa, sedangkan sisanya menjadi tanggung jawab karyawan PD BKK Pringsurat. Dalam tuntutannya, jaksa membebankan Rp 69,1 miliar untuk diganti kedua terdakwa.

Sementara mengenai sisanya, uang sebesar Rp 42 miliar telah berhasil dirampas untuk negara, dari agunan kredit macet. Kedua terdakwa, yakni Suharno dan Riyanto, diduga telah melakukan penyelewengan dana PD BKK Pringsurat sejak 2009 hingga 2017. Untuk keuangan PD BKK Pringsurat, dari total penyertaan modal sebesar Rp 123,4 miliar. Namun, per tanggal 31 Desember 2017, kas dana perusahaan hanya sebesar Rp 1,8 miliar.

Namun demikian, saat persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 16,5 tahun penjara untuk pidana badan, serta menjatuhkan denda kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp 200 juta. Para terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.