Managemen BKK Pringsurat Mengaku Sedikit Lega, Pelan-pelan Berupaya Tingkatkan Kepercayaan Nasabah


Dirut PD BKK Pringsurat, Supriyadi saat menemui Anggota Komite IV DPD RI, Bambang Sadono dan sejumlah nasabah BKK Pringsurat, belum lama ini.

TEMANGGUNG (FOKUSSABA)- Managemen Perusahan Daerah (PD) Bank Kredit Kecamatan (BKK) Pringsurat mengaku, terus berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Temanggung. Kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian negara hingga mencapai Rp114 miliar dinilai telah membuat kepercayaan nasabah atau masyarakat kepada BKK Pringsurat menurun.

Direktur Utama (Dirut) PD BKK Pringsurat, Supriyadi saat dimintai keterangan mengaku saat ini sudah sedikit lega, setelah sidang putusan Mantan Dirut PD BKK Pringsurat, Suharno, dan Direktur PD BKK Pringsurat, Riyanto yang dijatuhi hukuman masing-masing 11 tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (17/6) lalu. "Sekarang sudah sedikit lega. Saat ini tugas kami untuk memulihkan kepercayaan masyarakat," ungkapnya kemarin.

Menurut dia, kasus tindak pidana korupsi di BKK Pringsurat merupakan sidang perkara mega korupsi, dengan nilai kerugian negera sangat besar. Dia mengakui, dengan adanya kasus mega korupsi tersebut, kepercayaan nasabah kepada BKK Pringsurat menurun. Jadi, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pihaknya harus pelan-pelan agar benar-benar bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut.

Baca juga : kejari-temanggung-sita-aset-bkk.

Dikatakan, saat ini juga sudah ada jaminan dari pemilik BKK Pringusrat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung, guna pengembalian dana nasabah yang 'dikemplang' direksi sebelumnya. Dana yang disiapkan untuk pengembalian dana nasabah pada tahap pertama, yakni sebesar Rp 25 miliar. Selanjutnya, pengembalian dana nasabah akan diberikan secara bertahap.

"Yang jelas, nasabah sudah mulai tenang, dan pelan-pelan mulai ada masyarakat yang kembali percaya menempatkan dananya," aku dia. Dalam kesempatan lain, Supriyadi juga berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan nasabah yang tidak masuk sistem. Pihaknya akan menyelesaikan masalah-masalah nasabah yang mau melapor, sedangkan bagi nasabah yang tidak melapor, maka tidak akan dibantu olehnya.

Baca juga: kejari-temanggung-buru-lima-tersangka.

Menurut dia, untuk menyelesaikan masalah nasabah yang tidak ada datanya, karena tidak masuk ke dalam sistem tersebut, memang memerlukan beberapa tahapan yang harus dilalui. Pihaknya mengakui, ada masalah lain yang muncul, yakni adanya beberapa nasabah yang mengaku telah menabung namun datanya tidak masuk ke dalam sistem. Bahkan Anggota Komite IV DPD RI Bidang Pembangunan Daerah dan APBN, Bambang Sadono mendesak agar masalah itu segera dilacak.

Bambang yang berkunjung ke BKK Pringsurat pertengahan April lalu itu menyebut, jika itu bisa ditemukan dan ada karyawan atau mantan karyawan yang mengaku telah menghilangkan uang itu, maka harus diganti. Bambang Sadono juga meminta BKK Pringsurat segera melunasi uang para nasabahnya yang bermasalah. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengucurkan dana talangan senilai Rp 25 miliar.

Dalam kesempatan terpisah, salah satu nasabah BKK Pringsurat, Sholeh mengaku dirinya telah menabung di bank itu sejak 2003, untuk kepentingan berangkat ibadah haji. Pihaknya memperkirakan akan bisa mendaftarkan ibadah haji bersama istrinya sekitar tahun 2017. Namun demikian, kenyataan di lapangan uangnya tertahan sekitar 70 jutaan. Dari Rp 70 juta itu, kala itu uangnya baru dilunasi sekitar Rp 15 juta. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.