Ombudsman Jawa Tengah Kawal LHP Selama 30 Hari, Pemkab Mengaku Akan Segera Lakukan Rapat Bersama


Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Sabarudin.

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Sabarudin mengaku akan mengawal berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. "Dalam 30 hari kami akan mengawal LHP hingga tuntas," ungkap Sabarudin kepada awak media saat hadir ke Wonosobo, Kamis (20/6) lalu.

Hal itu disampaikan usai menyerahkan berkas LHP terkait temuan maladministrasi seleksi Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirto Aji Wonosobo tahun 2018. Dalam kurun 30 hari tersebut, dalam 14 hari berjalan pihaknya akan memberikan ruang konsultasi bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk melaksanaan LHP tersebut berjalan sesuai peraturan.

Dengan kesempatan waktu 30 hari, pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Wonosobo diharapkan segera memperbaikinya. Namun, apabila tidak ada respons, pihaknya akan mengajukan perkara tersebut ke Ombudsman RI untuk ditindak lanjuti. "Apabila tidak dilaksanakan, maka pihak Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, akan melimpahkan kepada Ombudsman Pusat untuk ditindaklanjuti," beber dia.

Baca juga : terbukti-melanggar-bupati-wonosobo.

Jika sudah demikian, lanjut dia, kepala daerah dapat dilakukan pembinaan oleh
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia selama beberapa bulan.
Terpisah, Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Kelembagaan Perekonomian Rakyat Bagian Perekonomian Setda Wonosobo, Oktadiana Sulistianto mengaku pihaknya saat ini baru akan melakukan rapat bersama.

Hal itu dilakukan guna menentukan langkah selanjutnya, hal apa yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Selain itu pihaknya juga akan melakukan konsultasi ke pihak Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. "Yang jelas kita belum bisa memberi jawaban soal langkah pastinya. Hasil ini akan kita rapatkan pada pimpinan. Hal itu termasuk masalah sanksi yang bakal diberikan kepada Tim Panitia Seleksi PDAM Tahun 2018," beber dia.

Namun, sepengetahuannya terkait sanksi mengenai hal itu ada beberapa jenis. "Bisa dalam bentuk administrasi, ataupun teguran kan," pungkasnya. Seperti diketahui, Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Sabarudin bersama tim datang ke Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk melakukan koreksi terhadap Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut terkait dugaan kesalahan prosedural pada saat melakukan tahapan seleksi sesuai dengan UU yang berlaku.

Dimana, umur peserta yang mengikuti seleksi untuk menjadi dewan direksi itu sudah melebihi dari batas yang sudah ditentukan. Padahal, menurutnya secara jelas hal tersebut sudah diterangkan dalam Peraturan Pemetintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Anggota Direksi PDAM.

Selain itu juga Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2007 mengenai PDAM Kabupaten Wonosobo. "Dimana dalam persyaratan itu untuk menjadi direksi, ada batasan umur. Minimal umur di atas 35 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Lebih atau kurang dari satu hari saja, itu sudah menyimpang dari prosedur," beber dia. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.