Seluruh Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar, Dilarang Lakukan Pungutan


Sekretaris Disdikpora Temanggung, Ujiono memberikan keterangan kepada awak media, kemarin.

TEMANGGUNG (FOKUSSABA)- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Temanggung mengaku terus memberikan pengarahan dan pendampingan, agar seluruh sekolah di bawah naungannya tidak lagi ada yang melakukan pungutan. Pasalnya, segala macam pungutan di dalam lingkungan sekolah, saat ini sudah tidak boleh dilakukan.

Sekretaris Disdikpora Temanggung, Ujiono menyebutkan, saat ini sudah tidak ada lagi kegiatan pungutan dari pihak sekolah di lingkungan pendidikan. Pihaknya juga senantiasa memberikan imbauan atau pengarahan dan pengawasan serta pendampingan, agar sekolah tak melakukan pungutan apapun. Meskipun hal itu dinilai untuk menunjang sarana prasarana sekolah.

Menurut dia, mengantisipasi pungutan saat momen penerimaan peserta didik baru (PPBD), seluruh satuan pendidikan dasar, baik sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), juga telah diminta tak melakukan pungutan apapun kepada orangtua atau wali murid. "Kami komitmen sudah tidak ada lagi pungutan-pungutan apapun di sekolah," tandas dia.

Hal itu karena sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, sekolah tidak diperkenankan memungut berapapun nilainya dari orang tua maupun wali murid. Namun demikian, berbeda dengan sumbangan dari orangtua siswa atau wali murid, hal itu dinilai diperbolehkan.

Selama proses PPDB, baik SD maupun SMP, pihaknya juga tidak mendapat laporan atau keluhan dari orangtua atau wali murid. "Mengenai antisipasi pungutan sebetulnya bukan hanya saat momen PPDB saja, melainkan kapan pun. Karena sekolah saat ini sudah mendapatkan BOS (bantuan operasional sekolah-red), jadi pungutan sudah tidak boleh," beber dia.

Mengenai sumbangan, kata dia, hal itu juga harus dilakukan sukarela tanpa ada paksaan, tanpa membebani, tidak ada ketentuan kapan waktunya. Untuk yang mengelola juga diserahkan kepada pihak komite sekolah. Tidak diperkenankan langsung dikelola pihak sekolah. "Prinsipnya meskipun sumbangan boleh, tetap ada aturannya yang harus dijalankan," tuturnya. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.