Terbukti Melanggar, Bupati Wonosobo Diminta Batalkan Hasil Seleksi Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirto Aji Wonosobo


Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Sabarudin menyerahkan berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pejabat Sekda Wonosobo, Muhammad Zuhri, Kamis (20/6) lalu.


WONOSOBO (FOKUSSABA)- Pemerintah Kabupaten Wonosobo terbukti melakukan maladministrasi seleksi Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirto Aji Wonosobo tahun 2018. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah mengeluarkan tiga rekomendasi yang diserahkan dalam berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bupati Wonosobo Eko Purnomo.

Berkas LHP tersebut telah diserahkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Sabarudin yang diterima Pejabat Sekda Wonosobo, Muhammad Zuhri, Kamis (20/6) lalu. Menurut Sabarudin, rekomendasi pertama, Bupati Wonosobo diminta untuk melakukan evaluasi dan mengkaji ulang mengenai hasil seleksi tersebut. Yakni dengan menyesuaikan peraturan per Undang-undangan.

Rekomendasi kedua, Ombudsman meminta kepada bupati untuk membatalkan hasil seleksi yang telah dilakukannya tersebut. Rekomendasi ketiga, meminta pembentukan tim khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap tim seleksi tersebut. Hal itu karena apa yang telah dilakukan dinilai sudah melanggar peraturan. "Karena terbukti melanggar, sehingga panitia seleksi bisa diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang ada," pintanya.

Lebih jauh Sabarudin menjelaskan, kedatangannya ke Wonosobo memang ingin menyampaikan tiga koreksi tersebut terhadap Pemkab Wonosobo atas kesalahan prosedural saat melakukan tahapan seleksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dimana, kata dia, umur peserta yang mengikuti seleksi untuk menjadi dewan direksi itu sudah melebihi dari batas yang sudah ditentukan.

Padahal, menurutnya secara jelas hal tersebut sudah diterangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Anggota Direksi PDAM, dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2007 mengenai PDAM Kabupaten Wonosobo.

"Dimana dalam persyaratan itu, untuk menjadi direksi), ada batasan umur. Minimal umur di atas 35 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Lebih atau kurang dari satu hari saja, itu sudah menyimpang dari prosedur," jelasnya. Terpisah, Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan Kelembagaan Perekonomian Rakyat Bagian Perekonomian Setda Wonosobo, Oktadiana Sulistianto mengakui kesalahan yang dilakukan tim panitia seleksi Direktur PDAM Tahun 2018.

Namun, pihaknya menampik hal tersebut dilakukan dengan kesengajaan. Dia menyebutkan, kesalahan yang dilakukan tersebut bukan tanpa dasar. Pihaknya juga telah melakukan konsultasi sebelumnya kepada beberapa pihak. Termasuk kepada Kepala Bagian Hukum Setda Wonosobo. Dari kesimpulan yang dipahami oleh tim panitia seleksi, bahwa dalam peraturan soal umur ada penafsiran yang berbeda. "Yang kita pahami, intinya untuk umur itu sebelum masuk 56 tahun," ujarnya.

Meskipun sudah 55 tahun lebih, kata dia asal belum 56 tahun itu masih bisa. Akan tetapi itu ditafsirkan lain oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Mereka beranggapan bahwa asal sudah masuk 55 tahun, lebih satu haripun sudah tidak masuk dalam kriteria. Hal ini yang kemudian membuat pihaknya merasa ada kesalahpahaman soal penafsiran. "Bahasa Perundang-undangan itu kan kadang masih perlu penafsiran yang mendalam untuk dikaji kembali," ungkapnya. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.