Hadapi Gugatan PHPU Pileg di MK, KPU Temanggung Siapkan Alat Bukti


Ketua KPU Temanggung, Muhammad Yusuf Hasyim memberikan keterangan kepada awak media di kantornya.

TEMANGGUNG (FOKUSSABA)- Untuk menghadapi gugatan yang diajukan beberapa partai politik tentang Pemilihan Legislatif (Pileg) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung mengaku saat ini tengah menyiapkan alat bukti. Pasalnya, terdapat gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang diajukan oleh Partai Nasdem, PDI Perjuangan, dan Partai Berkarya.

Ketua KPU Temanggung, Muhammad Yusuf Hasyim menyebutkan pihaknya tengah melengkapi alat bukti itu, tetapi masih menunggu instruksi dari KPU Provinsi terkait alat bukti yang akan dibawa ke Jakarta. Untuk menghadapi PHPU Pileg, informasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah alat bukti diserahkan sekitar 3-5 Juli 2019. "Kami masih menunggu instruksi KPU Provinsi terkait kode alat bukti," ungkapnya, Minggu (30/6) kemarin.

Menurut dia, metode penyampaian alat bukti itu juga masih perlu dikonsultasikan dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. Untuk sejumlah alat bukti yang disiapkan seperti PHPU Pemilihan Presiden (Pilpres) yakni formulir form C, DA, A1, DB, dan daftar hadir. "Kalau kita cek dengan C1 plano, form C1 hologram, DA, DB dengan yang dipersoalkan kita sudah sesuai, artinya bukti kita baik dari C1 plano maupun hologram sampai ke DB dengan yang dari pemohon itu sudah terpatahkan," tandas dia.

Lebih lanjut Yusuf mengungkapkan, mengenai sengketanya yakni masalah selisih suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Kalau disandingkan data dari partai politik tersebut, menurut mereka ada yang kurang, ada yang suaranya lari ke calon lain, tetapi setelah dicek silang dengan C1, DA, dan DB sebenarnya sudah sesuai. "Akan tetapi karena kewajiban kami menyajikan alat bukti ke MK, maka tetap kami laksanakan," beber dia.

Seharusnya, kata dia, hal itu dapat langsung dibandingkan saat rekapitulasi. Karena pada waktu rekapitulasi, terdapat saksi di tingkat TPS, panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan di tingkat kabupaten juga ada saksi. Artinya ketika memang ada selisih di situ segera disampaikan pada waktu rekapitulasi sudah selesai. "Namun, karena memang ada mekanisme hukum seperti itu, kita selaku termohon menyiapkan alat bukti kita," tandasnya.

Jadi, lanjut dia, meskipun adanya gugatan tersebut, pihaknya akan berupaya mempertahankan apa yang sudah dilaksanakan atau akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Hal itu karena yang menentukan final persoalan itu berada di sidang MK. "Persoalan menang dan kalah itu nanti, kewajiban kita untuk mempertahankan," pungkasnya. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.