Mantan Bendahara UPK Watumalang Diduga Korupsi DAPM Rp 199 Juta


Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Wonosobo, AKP Heriyanto menunjukkan barang bukti dan tersangka saat menggelar ungkap kasus tindak pidana korupsi di Mapolres Wonosobo, Kamis (8/8) siang.

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Mantan Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Watumalang terancam hukuman kurungan 20 tahun usai ditetapkan sebagai tersangka, dugaan tindak pidana korupsi dana amanah pemberdayaan masyarakat (DAPM), di lembaga tersebut periode 2016-2017. Pria berinisial RS (36) telah ditahan oleh Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Wonosobo.

Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Wonosobo, AKP Heriyanto, dana amanah pemberdayaan masyarakat seyogyanya merupakan pengelolaan dana bergulir eks PNPM Mandiri Perdesaan yang telah dinyatakan berakhir sejak 2015. Meskipun program PNPM sudah berakhir dan ada surat yang menyatakan bahwa dana tersebut dihibahkan, bukan berarti pengelolaannya bisa seenaknya.

“Merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, keuangan DAPM masih termasuk keuangan negara. Hal ini sudah dikuatkan oleh ahli keuangan negara yang sudah kami mintai keterangan," ungkap Heriyanto saat melakukan ungkap kasus di Mapolres Wonosobo, Kamis (8/8).

Dia menyebutkan, modus korupsi yang dilakukan RS adalah dengan cara mengambil tabungan kelompok peminjam dana bergulir, tanpa seizin dan sepengetahuan Ketua UPK. Padahal tabungan tersebut adalah simpanan wajib yang digunakan untuk jaminan resiko dan akan digunakan untuk pelunasan angsuran terakhir. “RS merupakan mantan bendahara UPK, diduga memalsukan tanda tangan ketua kelompok dalam slip pengambilan," beber dia.

Senada, Kanit Idik Tipidkor, Iptu Nurhasan menyebutkan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan di laboratorium forensik dan diketahui beberapa tanda tangan tidak identik dengan tanda tangan asli. Dalam perkara ini turut diamankan barang bukti berupa berkas peminjaman dana bergulir, slip pengambilan tabungan yang tanda tangannya dipalsukan, serta uang pengembalian dari RS sebesar Rp 22.150.000. Uang yang dikorupsi sekitar Rp 199 juta.

RS sendiri akan dikenakan Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 atau Pasal 8 jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 milyar.
“Berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti, dan hari ini akan dilakukan pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti,” ujar dia. (A)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.