72 Badan Usaha di Wonosobo Tak Patuh Daftarkan BPJS Kesehatan Pekerjanya


Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kebumen, Wahyu Giyanto dan Kasi Datun Kejari Wonosobo Hery Baskoro menyampaikan pandangannya saat dialog Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Wonosobo di Gedung Hotel Dafam Wonosobo Lantai 6, Rabu (9/10) siang.

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kebumen menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosobo serta Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Wonosobo melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan dilakukan di Gedung Hotel Dafam Wonosobo Lantai 6, Rabu (9/10) siang.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kebumen, Wahyu Giyanto mengungkapkan, penandatanganan kerjasama dilakukan karena hingga saat ini tingkat kepatuhan badan usaha di wilayah Wonosobo, untuk membayarkan BPJS Kesehatan kepada para pekerjanya masih rendah. Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dari total perusahaan mencapai 154 usaha, masih ada 72 usaha yang belum membayarkan jaminan sosial kesehatan kepada para pekerjanya.

Dengan menggandeng Kejaksaan, pihaknya berharap akan mendapat pendampingan penegakan hukum, guna meningkatkan kepatuhan kepada para badan usaha agar membayarkan hak-hak para pekerjanya dalam hal kepesertaan BPJS Kesehatan. "Badan usaha yang tak patuh mengikutkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan bakal ditindak. Kami akan melaporkan badan usaha terkait kepada Kejaksaan, hingga pemberian surat kuasa khusus (SKK) untuk Kejari menindaklanjuti perkara tersebut," ungkapnya.

Menurut dia, dari 72 badan usaha, hampir keseluruhan belum mendaftarkan pekerjanya. Pihaknya belum mengetahui secara persis berapa jumlah pekerjanya, apa usaha itu masih berjalan atau tidak. Di Wonosobo selain ada badan usaha yang membandel tidak mengikutsertakan seluruh karyawannya, ada indikasi badan usaha hanya melaporkan sebagian data karyawan, serta data gaji tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Hal itu juga telah diperiksa Petugas Kepatuhan BPJS Kesehatan.

"Kami berupaya melaksanakan prosedur penyelesaian hasil pemeriksaan. Jadi, apabila badan usaha tetap tidak patuh, maka kemudian akan dilaporkan pada Kejari Wonosobo, hingga pemberian SKK kepada Kejari untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dasar kami melakukan perjanjian kerjasama adalah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial," beber dia.

Dijelaskan, ruang lingkup kerja sama yang disepakati, meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan konsultasi hukum sesuai kebutuhan. Adanya kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan, serta menekan angka ketidakpatuhan. Kerja sama tersebut merupakan tahun kelima perpanjangan dari kerja sama yang telah dilakukan sejak 2014. Kerjasama telah berjalan baik, hanya saja masih ada beberapa badan usaha di wilayah Wonosobo yang masih tidak patuh.

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Wonosobo Hery Baskoro menyampaikan, peran kejaksaan sebagai pengacara negara mempunyai tugas di bidang hukum sesuai ketentuan perundangan salah satunya untuk menjadi pengacara BPJS Kesehatan dalam bidang hukum. "Dengan kerja sama ini memang diharapkan dapat berkesinambungan untuk mendukung suksesnya program JKN-KIS, lebih khusus meningkatkan kepatuhan badan usaha," ujarnya.

Menurut dia, dengan adanya bantuan hukum dari Kejari Wonosobo juga diharapkan dapat menyadarkan pengusaha akan tanggung jawabnya, memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, sehingga pekerja merasa nyaman dalam bekerja karena seluruh anggota keluarga dijamin kesehatannya melalui program JKN dan diharapkan akan meningkatkan produktivitas kinerja. "Semoga kedepan badan usaha bisa semakin sadar dan patuh memberikan hak jaminan kesehatan kepada pekerjanya," harapnya. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.