Aktivitas Tambang Galian C Dituding Tak Memberikan Kontribusi untuk PAD


Masyarakat melakukan aktivitas penambangan Galian C di wilayah Desa Pagerejo Kecamatan Kertek, Wonosobo, belum lama ini.

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Aktivitas penambangan Galian C di wilayah Wonosobo yang sudah sangat parah, dinilai tidak memberi dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo mengaku hanya menerima imbas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan yang sembarangan. Hal itu disampaikan langsung Kepala DPPKAD Wonosobo, Kristidjadi kepada wartawan.

Dirinya menyebutkan bahwa dari banyaknya usaha tambang, Pemkab Wonosobo tidak pernah mendapatkan keuntungan. Baik dari sisi materi maupun non materi. "Yang kita dapatkan ya hanya kerusakan lingkungan itu. Sudah lingkungannya rusak. Jalan yang dibangun Pemkab juga rusak," katanya. Hal ini terjadi karena ijin mengajukan pembukaan tambang langsung dilakukan ke pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Atas hal itu, kata dia, Pemkab Wonosobo memang tidak pernah bisa mendapatkan apapun dari sana. Padahal, jika Pemkab bisa mendapatkan hasil dari sana, keuntungan dari sisi PAD bisa meningkat. "Karena, harusnya tiap satu meter lahan itu pemkab bisa memperoleh Rp 20.000 dari hasil pajak. Kan setiap usaha kena wajib pajak. Namun khusus usaha tambang sampai saat ini tidak seperti itu," beber dia.

Hal itu banyak yang melakukan kegiatan justru berdiri tanpa ijin. Hal ini juga dibenarkan Ketua Komisi A DPRD Wonosobo, Suwondo Yudisthiro. Menurutnya dari sisi hukum, para penambang banyak yang menyalahi aturan. "Karena ada beberapa kasus, misalnya awalnya daerah yang dijadikan tambang itu ijinnya untuk mendirikan madrasah, tapi pada kenyataannya tetap dijadikan tambang," katanya.

Menurut Suwondo, idealnya setiap usaha tambang itu harus berijin berdasarkan tata ruang dan tata wilayah. Mana saja daerah yang diperbolehkan dan difokuskan untuk usaha tambang dan tidak. Hal itu dianggap paling relevan saat ini daripada Pemkab hanya mendapat kerugian dari hasil penambangan yang terjadi. "Kita tahu hampir setiap hari ada 300 truk lewat untuk membawa sirtu (Pasir dan Batu)," jelas dia.

Dijelaskan, jika saja setiap truk itu diambil pajak sebesar 20 persennya, dikalikan truk yang mengangkut. Pemkab sudah bisa saving berapa rupiah untuk masuk PAD.
Meskipun dilematisnya, jika Pemkab Wonosobo memungut pajak dari hasil tambang akan dianggap melegalkan. Maka dalam proses penegakan hukum diwilayah perijinan ini harusnya bisa lebih ditertibkan. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.