Ketua GMPK Temui Ganjar Bahas Galian C Ilegal


Ratusan warga saat menggeruduk lokasi galian C ilegal di Dusun Sontonayan, Desa Kapencar, Kecamatan Kertek, belum lama ini.

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Wonosobo, Idham Chalid mengaku beberapa waktu lalu dengan beberapa teman bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Puri Gedeh. Mereka secara khusus juga membahas soal aktivitas penambangan galian c tanpa izin alias ilegal, terurama di daerah Kecamatan Kertek yang saat ini sedang ramai "digugat" masyarakat itu.

Melalui sebuah rilis yang disampaikan ke awak media, Idham yang juga merupakan
Ketua Umum Jamaah Yasin Nusantara (Jayanusa) mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain, apakah penambangan itu akan terus dibiarkan? Tidak bisakah pemerintah membuat regulasi sehingga akan ada "pendapatan" yang masuk ke daerah, sekaligus juga menjamin reklamasinya?

Dalam kesempatan itu, kata dia, Gubernur Ganjar bercerita tentang pengalamannya "menghadapi langsung" para penambang. Saat itu, dalam perjalanan melewati jalur penambangan itu, Gubernur Ganjar sempat berhenti dan memanggil para penambang di situ. Meski awalnya mereka takut dan ngumpet, tetapi akhirnya terjadi dialog juga. Kalau tak keliru, itu terjadi pada tahun 2015 yang lalu.

"Saya menangkap kesan, pemerintah (dalam hal ini Gubernur) mempunyai keinginan kuat untuk bisa "menyelesaikan" persoalan ini dengan tuntas. Dia sampaikan saat itu bahwa regulasi mesti dilakukan agar aktivitas itu, disebutnya penambangan rakyat, akan dapat mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi daerah dan bukan sebaliknya, justru merugikan terutama bagi warga maayarakat sekitar," ungkapnya.


Sejumlah warga saat memasang portal di lokasi galian C ilegal di Dusun Sontonayan, Desa Kapencar, Kecamatan Kertek, belum lama ini.

Dikatakan, apa yang kita lihat baru-baru ini, dengan protes terbuka masyarakat melakukan perlawanan aktivitas penambangan dengan memblokir jalan masuk ke area tambang, sangat jelas sekali bahwa aktivitas penambangan selama ini justru merugikan masyarakat. Apalagi tidak ada tanggungjawab untuk melakukan reklamasi dan memulihkan lahan kembali. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk kita semua.

"Apa yang seharusnya kita lakukan? Tentu tak sekedar "penindakan" sebagaimana yang selama ini ditempuh APH terhadap penambang ilegal itu. Pendekatan hukum ini sangat perlu, tapi apakah selama ini telah membuat efek jera dan menghentikan aktivitas illegalnya itu? Ternyata juga tidak. Apalagi jika hal itu hanya dilakukan untuk "gertak sambal" dan dijadikan "alat saling menekan" antar pemain itu sendiri," beber dia.

Maka sebenarnya, kata dia, harus ada langkah yang komprehensif. Baik pemerintah, DPRD, APH, para pengusaha penambangan maupun masyarakat sekitar, harus duduk bersama membicarakan persoalan ini secara terbuka dan mendalam. Fokusnya harus jelas, keuntungan dan manfaat untuk daerah dan masyarakat sekitar harus menjadi prioritas. Bukan sekadar keuntungan bagi para pengusaha dengan tidak memperhatikan dampak lingkungan! (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.