Komisi A Minta Pemprov Jateng Lakukan Moratorium Penambangan Galian C


Sejumlah penambang galian c melakukan penambangan menggunakan alat berat sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang tak terkontrol.

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Ketua Komisi A DPRD Wonosobo Suwondo Yudhistiro meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan moratorium penambangan sampai ada kajian mendalam terhadap daerah yang boleh ditambang dan yang tidak boleh ditambang. "Saya minta Gubernur turun tangan menangani masalah ini," ungkap Suwondo yang membidangi Pemerintahan dan Hukum.

Menurut dia, pihaknya juga meminta agar DPRD Kabupaten Wonosobo bersama eksekutif segera menyiapkan Draf Raperda Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) yang salah satu substansinya akan mengatur area mana yang boleh dijadikan sebagai lokasi penambangan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Dikatakan, beberapa hari ini gerakan masyarakat di Wonosobo yang meminta penutupan penambangan galian C di Kabupaten Wonosobo semakin menguat. Kondisi ini dipicu oleh semakin maraknya penggunaan alat berat dalam pengambilan material batu dan pasir di beberapa lokasi penambangan di sejumlah kecamatan di Wonosobo.

"Penambangan pasir dan batu ilegal di beberapa daerah itu telah berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup di lokasi penambangan dan mengakibatkan matinya ribuan sumber mata air. Saya kira yang bisa dilakukan Pemda Wonosobo dalam waktu dekat adalah membuat Perda RTRW untuk mengatur wilayah mana yang memungkinkan dilakukan penambangan dan wilayah mana yang tidak diperbolehkan untuk ditambang," jelas dia.

Lebih lanjut dia menyebutkan, Raperda RTRW saat ini sudah masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2020 yang telah disepakati DPRD dengan Bupati pada rapat paripurna hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 lalu. "Kalau Perda galian C sebagaimana diusulkan oleh Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Wonosobo dalam dialog beberapa hari lalu saya rasa kurang tepat," jelas dia.

Hal itu mengingat urusan galian C sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanahkan adanya pelimpahan kewenangan kabupaten ke provinsi termasuk di dalamnya mengenai Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Dengan Perda RTRW maka Pemda bisa mengarahkan agar lokasi penambangan berada di tempat-tempat yang setelah dilakukan kajian lingkungan dan pemetaan geolistrik dan dinyatakan boleh ditambang.
Dijelaskan, melalui kajian geolistrik akan dapat diketahui mana daerah yang menjadi daerah aliran mata air dan mana yang bukan daerah aliran mata air.

Hal itu agar aktivitas penambangan tidak mematikan sumber mata air dalam jangka panjang. Hal itu mengingat tambang galian C sudah menjadi ranah kewenangan pemerintah provinsi maka sebaiknya Bupati Wonosobo agar bersikap proaktif berkoordinasi dengan Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Wonosobo, Idham Chalid menduga aktivitas penambangan galian c liar di Wonosobo telah berjalan lebih dari 20 tahun. Namun demikian, karena selama itu tidak ada kepastian hukum berupa peraturan daerah (perda), maka kekuatan penegakan hukum akan lemah.

Hal itulah yang menjadikan status galian C di Wonosobo, selama 20 tahun lebih, dianggap seperti ruang kosong dari hukum dan bebas dieksploitasi. Menurut Idham, penyebab adanya pembiaran usaha tambang tersebut terus berjalan hingga saat ini, karena tidak ada perda yang mengatur, sehingga antar instansi seolah selalu melemparkan kewenangannya.

“Kita perlu membuat tim yang akan merumuskan dan mengawal terbentukannya Perda Galian C, kalau dibiarkan terus lingkungan akan rusak,” ungkapnya kepada awak media. Menurutnya hal ini penting dilakukan sebagai langkah konkrit daripada tidak ada hal yang dilakukan. Sebab maraknya penambangan galian C secara ilegal itu tidak menguntungkan bagi siapapun kecuali penambang. (AB)

...
Berita ini telah diturunkan di https://www.suaramerdeka.com/news/baca/203531/komisi-a-minta-pemprov-jateng-lakukan-moratorium-penambangan

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.