Penanganan Migrasi Butuh Peran Aktif Pemerintah semua Tingkatan


Ketua DPC SBMI Wonosobo, Maizidah Salas memberikan paparan saat kegiatan Lokakarya Perlindungan PMI dan Penguatan Peran Pemerintah Desa di Wonosobo 2019.

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Wonosobo menilai penanganan migrasi yang aman dan berkelanjutan bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) memerlukan peran aktif kalangan pemerintah daerah di seluruh tingkatan. Selain untuk mencegah, hal itu juga menyampaikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban dan hak WNI/PMI ketika di luar negeri.

"Hal itu termasuk ikut serta dalam menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara setempat. Untuk itu pemerintah daerah perlu memiliki kapasitas yang memadai, sekaligus mendapatkan informasi terkini mengenai situasi dan kondisi terkait isu-isu perlindungan WNI di luar negeri," ungkap Ketua DPC SBMI Wonosobo, Maizidah Salas saat kegiatan Lokakarya Perlindungan PMI dan Penguatan Peran Pemerintah Desa di Wonosobo 2019.

Menurut dia, penguatan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap kebijakan pelindungan di luar negeri juga diharapkan akan mendorong semakin efektifnya penanganan permasalahan WNI di luar negeri. "Kami melihat bahwa advokasi kebijakan publik dalam bentuk penyusunan peraturan desa tentang buruh migran sebagai perkuatan perlindungan hukum bagi buruh migran beserta keluarganya menjadi sangat penting dan strategis," jelas dia.

Dikatakan, advokasi kebijakan publik merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan seluruh rakyat. Advokasi kebijakan publik termasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan terhadap posisi tertentu berkenaan dengan kebijakan publik tertentu. Posisi ini dapat berupa persetujuan, penghapusan, penolakan ataupun perubahan kebijakan yang ada.

Dia menyebutkan, salah satu implementasi nyata dari advokasi kebijakan publik terkait buruh migran adalah dengan mendorong terbentuknya perdes tentang buruh migran terutama di desa-desa yang mayoritas waganya buruh migran. Sebagai organisasi buruh migran, SBMI Wonosobo akan mengorganisasj para pemangku kepentingan terkait buruh migran untuk menyusun dan mengesahkan peraturan desa tentang buruh migran.

"Agar program kegiatan berjalan optimal, maka kegiatan ini akan mencakup wilayah di Kecamatan Kaliwiro dan Kecamatan Wadaslintang di mana setiap kecamatan akan mencakup 10 desa. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka SBMI Wonosobo bekerjasama dengan Direktorat Pelindungan WNI & BHI Kementerian Luar Negeri akan menyelenggarakan kegiatan Lokakarya Pelindungan PMI dan Penguatan Peran Pemerintah Daerah di Wonosobo," terang dia. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.