Tak Ada Kepastian Hukum, 20 Tahun Eksploitasi Lahan Galian C Terkesan Dibiarkan


Sejumlah penambang galian c melakukan aktivitas penambangan menggunakan alat berat di salah satu wilayah galian c.

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Wonosobo, Idham Chalid menduga aktivitas penambangan galian c liar di Wonosobo telah berjalan lebih dari 20 tahun. Namun demikian, karena selama itu tidak ada kepastian hukum berupa peraturan daerah (perda), maka kekuatan penegakan hukum akan lemah.

Hal itulah yang menjadikan status galian C di Wonosobo, selama 20 tahun lebih, dianggap seperti ruang kosong dari hukum dan bebas diekspolitasi. Menurut Idham, penyebab adanya pembiaran usaha tambang tersebut terus berjalan hingga saat ini, karena tidak ada perda yang mengatur, sehingga antar instansi seolah selalu melemparkan kewenangannya.

“Kita perlu membuat tim yang akan merumuskan dan mengawal terbentukannya Perda Galian C, kalau dibiarkan terus lingkungan akan rusak,” ungkapnya kepada awak media. Menurutnya hal ini penting dilakukan sebagai langkah konkrit daripada tidak ada hal yang dilakukan. Sebab maraknya penambangan galian C secara ilegal itu tidak menguntungkan bagi siapapun kecuali penambang.

Hal itu justru akan menimbulkan kerugian langsung kepada masyarakat maupun pemerintah, karena tidak ada pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk.
“Tim ini yang nanti akan melakukan komunikasi dengan Bupati dan DPRD Kabupaten Wonosobo, karena Perda itu di buat bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD,” lanjutnya.

Persoalan mengenai galian C liar saat ini terus bergulir. Setelah adanya aksi penolakan warga Dusun Sontonayan Desa Kapencar Kecamatan Kertek beberapa waktu lalu, saat ini masyarakat Wonosobo masih menunggu kebijakan yang akan diambil pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi. Aktivitas penambangan dinilai telah menimbulkan kerusakan lingkungan, lantaran tidak ada kepastian tanggungjawab terhadap ekploitasi ilegal yang sudah berjalan 20 tahun lebih.

Kepala Bidang Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonosobo, Sarwono menyebutkan, seluruh kegiatan penambangan galian C di Kabupaten Wonosobo hingga saat ini berstatus liar atau ilegal. Atas kondisi itu, tidak ada kegiatan reklamasi. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, penggalian juga sudah tidak lagi menggunakan cara manual.

Penambangan diduga kuat sudah menggunakan alat berat, seperti backhoe, sehingga kerusakan lingkungan dampak dari penambangan liar juga terus nampak, seperti hilangnya ribuan mata air serta rusaknya jalan yang dilalui oleh truk pengangkut material pasir dari galian C liar. Ditambah juga keamanan pekerja galian c liar juga hingga saat ini tidak terlindungi.

“Belum ada pengusaha atau badan usaha yang mengajukan ijin penambangan galian C di Kabupaten Wonosobo,” ungkap saat menanggapi dialog bersama GMPK kemarin. Menurutnya, ranah pengajuan ijin ada di ranah pemerintah provinsi dalam hal ini Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Namun, hingga saat ini tidak ada laporan terkait pengusaha atau badan usaha asal Kabupaten Wonosobo yang mengajukan ijin atau memiliki ijin untuk menambang galian C di Kabupaten Wonosobo. 

Sementara itu, Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Wonosobo Hermawan Animoro mengatakan, kewenangan penindakan ada di provinsi, sedangakan ranah Satpol PP menjalankan perintah sesuai dengan peraturan daerah tentang ketertiban umum.

“Penindakan yang kami lakukan ya dasarnya sesuai dengan Perda Trantibum, itu saja. Kami memahami bahwa masalah ini tanggungjabwa bersama, kita juga sudah sering menggelar razia,” ujarnya. (AB)

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.