Rencana Pembelian Sampul Raport K-13 SD Negeri 2 Kapencar Dibatalkan


WONOSOBO (FOKUSSABA)- Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kapencar Kecamatan Kertek, Wonosobo, Zubed akhirnya membatalkan program Pembelian Sampul Raport K-13 kepada orang tua wali siswa. Surat pembatalan tersebut termaktub dalam Surat Pembatalan Surat Pemberitahuan nomor 005/ 078 /2019 yang dibuat tanggal 09 Desember 2019. Surat tersebut ditujukan kepada para Wali Murid Kelas IV SD Negeri 2 Kapencar.

Berdasarkan informasi yang didapatkan fokussaba.com dari perwakilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Wonosobo, dasar pembatalan tersebut menindaklanjuti surat pemberitahuan nomor 005/ 074 /2019 tentang Pemberitahuan Pembelian Sampul Raport K-13 tertanggal 5 Nopember 2019 yang telah diedarkan kepada wali murid kelas IV.

Karena ada salah satu dari wali murid merasa keberatan, maka dengan surat pembatalan tersebut pihaknya resmi membatalkan surat pemberitahuan tersebut. "Untuk selanjutnya demi keamanan, kebersihan dan kerapian rapor kami dari pihak sekolah membebaskan dan menyerahkan sepenuhnya kepada wali murid kelas IV untuk membeli sampul raport sendiri-sendiri," tulis Zubed dalam surat yang dilayangkan tersebut.

Pihaknya memohon maaf kepada semua wali murid kelas IV, jika adanya surat pemberitahuan Pembelian Sampul Raport K-13 tersebut tidak berkenan di hati para wali murid. Sebelumnya, sebuah unggahan surat pemberitahuan yang ditujukan ke wali siswa SD Negeri 2 Kapencar Kecamatan Kertek Wonosobo viral di media sosial. Dalam surat tersebut, tahun ini kelas 4 telah melaksanakan kurikulum 2013 dan menggunakan rapor yang berbeda dengan raport sebelumnya.

Hal itu dinilai demi menjaga kebersihan, keamanan dan kerapian rapor, setiap anak wajib membeli sampul rapor seharga Rp 50 ribu. Unggahan itu pun jadi bahan perbicangan di medsos. Sebagian warganet mempertanyakan harga sampul rapor yang tak wajar. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kapencar Zubed menyayangkan atas tersebarnya surat itu di media sosial. Padahal ia pernah berbicara di depan wali siswa kelas 1 hingga kelas 6, jika ada sesuatu yang penting, agar tidak menyebarkannya.

Mereka diminta mendatangi pihak sekolah langsung untuk meminta penjelasan. Zubed menjelaskan, sampul rapor yang akan dibeli siswa sebenarnya digunakan sampai kelas 6. "Tidak di kelas 4 tok," katanya, Sabtu (7/12/2019) dilansir tribunjateng.com. Terkait harga yang dinilai tak wajar, ia menganggap pihak yang mempertanyakan itu belum mengetahui jenis atau kualitas sampul tersebut. Tetapi Zubed tak menjelaskan lebih jauh soal spesifikasi sampul seharga Rp 50 ribu itu.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, Sigit Sukarsana sebelumnya menegaskan sekolah tidak dibenarkan menarik iuran sampul rapor ke wali murid. Menurutnya iuran sebesar Rp 50 ribu untuk sampul rapor sudah tidak wajar. "Sampul biar wali beli sendiri, sekolah gak usah narik," katanya, Sabtu (7/12/2019) dilansir tribunjateng.com. Sigit mengimbau pihak sekolah wajib merapatkan iuran dengan wali atau komite sekolah. Sehingga tidak ada pihak yang merasa keberatan. (AB)

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.