Belajar dari Even Roadrace, Bagaimana Pemerintah Jaga Komitmen Kedepan


Sejumlah pengendara terjebak kemacetan karena arus lalu lintas ke Alun-alun Wonosobo ditutup belum lama ini. (Foto: Istimewa)

GELARAN road race di kawasan Alun-alun Wonosobo menjadi topik hangat di masyarakat beberapa hari terakhir. Banyak kalangan mempertanyakan kenapa Pemerintah Kabupaten Wonosobo begitu mudah mengeluarkan izin kepada penyelenggara, meskipun terdapat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kawasan Tertib Alun-alun dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alun-alun.

Perlu diketahui, dalam Perda 2/2016, Alun-alun Wonosobo terlarang untuk berjualan, menggelar olahraga atau permainan otomotif, olahraga berkuda, sirkus, kampanye partai politik, demonstrasi atau unjuk rasa, permainan hiburan anak seperti bianglala, ketangkasan sepeda motor, maupun pasar malam. Penyembelihan hewan kurban, seperti halnya momen Idul Adha juga dilarang. Selain Alun-alun, sejumlah kawasan di sekitar Alun-alun juga termasuk di dalamnya.

Bahkan, Pemkab Wonosobo sebelumnya melakukan tindakan tegas kepada para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Wonosobo, demi tegaknya aturan tersebut. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bahkan tak segan menertibkan PKL kawasan Alun-alun Wonosobo jika tetap nekad berjualan di lokasi terlarang tersebut. Selain PKL harian, PKL mingguan juga tak diperkenankan berjualan, karena Alun-alun dinilai ruang publik untuk kepentingan banyak masyarakat.

Bukan untuk memperkeruh suasana, tapi mengambil pembelajaran, bagaimana sikap pemerintah kedepan menjaga komitmen dengan aturan yang dibuat. Di tengah pemberitaan mengenai penggunaan Alun-alun untuk kegiatan balap motor yang meredup, terdapat postingan menggelitik di kanal media sosial Facebook. Tulisan itu ditulis pemilik akun facebook Ika Andi dengan judul "Trending Topik Wonosobo Road Race (Kurang Pener)".

Intinya, sudah sejauh mana tanggung jawab pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif menangani persoalan yang ada di Wonosobo. Adanya aturan-aturan yang dibuat, sudahkah diimbangi dengan solusi nyata. "Saya bilang : Dinas Pemuda dan Olah raga harus bertanggung jawab atas kemajuan olah raga termasuk ^road race^ jangan semua di hambat karena perda," tulisnya.

Dia membeberkan, 1. Kalau atlet road race mau maju dimana dia harus lomba dan berlatih ?? Di kota orang lain ?? 2. Kalau alun-alun tidak boleh untuk road race atau dagang PKL ?? Apakah sudah disediakan tempat road race yang memadai ?? Dan disediakan tempat jualan yang layak untuk PKL dan dibantu promo ??," tulis dia dalam postingan facebooknya.

Lebih lanjut dia menuliskan "Yang bikin perda juga.. jangan asal bikin..!! legeslatif dan executif jarang fokus terhadap pembangunan.. palah sibuk naik pangkat sibuk pasang medali. Yang lebih parah tentang infrastruktur dan bangunan tidak berkualitas palah tidak dibahas ?? Bagaimana dengan pembangunan ekonomi ?? Bagaimana tentang banyaknya penggangguran yang belum teratasi ??"

"Bagaimana tentang kasus kasus proyek yang terbenam tanpa publikasi terbuka ??
Bagaimana tentang kota pro investasi ?? Tapi investor masuk dihambat dengan perijinan yang berbelit belit antar dinas ?? Saya tanya apakah di dinas-dinas tidak ada korupsi ?? imposible !! Itu lebih penting kawan dan hai para politikus.. EKONOMI DAN SDM RAKYAT PENTING !!! Salam Ika Andi (buruh bangunan & rakyat jelata)"

Hingga petang ini, postingan itu mendapat banyak reaksi dari warganet. Salah satunya mendapat respons dari Ketua Persatuan PKL Mingguan Alun-alun Wonosobo (PPAMW), Saad Priyono. "Kaitanya penegakan perda dan perbup Alun-alun, kita PKL sebelumnya sama sekali tidak pernah diajak rembugan. Tahu tahu alun-alun sudah diselimuti banner kaya mau ada pertunjukan karcisan. Kita kalang kabut waktu itu.

Akhirnya dulu kita ngemis-ngemis minta diberi tempat untuk penampungan. Dan alhamdulillah kita diberi Jalan Pramuka sekalipun disitu kita perlahan lahan mati suri tak berdaya." Saat dikonfirmasi, Saad mengaku PKL tidak mendapat keadilan dari pemkab. Ia meminta pemkab tak tebang pilih menegakan aturan. "Kami malah pengen belajar ke panitia road race kemarin, bagaimana tipsnya agar bisa diberi izin menggunakan alun-alun," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kristiyanto kepada awak media mengakui telah membuat kesalahan, karena memberi izin penyelenggaraan road race di Alun-alun Wonosobo, Sabtu-Minggu (4-5/1). Pihaknya mengaku siap menerima sanksi atas tindakannya tersebut, karena dinilai banyak kalangan, hal itu berseberangan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 3 Tahun 2018. (AB)

Baca juga : kepala-dpmptsp-wonosobo-akui-salah

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.