Dishub Perkirakan Pemudik dari Wilayah PSBB dan Zona Merah Lain Sudah Maksimal Berada di Wonosobo


Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, Bagyo Sarastono saat operasi pengendalian moda transportasi. (Foto: Dok)

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, Bagyo Sarastono menyebutkan statistik resmi kita menunjukan, orang dengan risiko (ODR) di Wonosobo sebanyak 38.253 orang, Kirka Pemudik 34.651 orang (laporan Para Camat), sehingga selisih lebih 3.602 orang.

"Bisa kita perkirakan, mereka terdiri dari pelaku perjalanan harian dalam daerah, satu aglomerasi, maupun satu provinsi," ujarnya dalam siaran pers kepada @fokussaba. Siaran pers tersebut merupakan Laporan Evaluasi On Going Daltrans Dwiminggu Pertama oleh Kadisperkimhub Kabupaten Wonosobo per tanggal 15 Mei 2020.

Menurut dia, ditambah kedatangan santri atau pelajar dalam negeri, pekerja migran indonesia (PMI), pelajar atau mahasiswa di luar negeri, TKI/TKW habis kontrak, dan lainnya. "Pemudik dari wilayah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jabodetabek, Banjabar dan zona merah lainnya diperkirakan sudah maksimal berada di Wonosobo, berdasar data tersebut dan pembanding dikonfirmasi dengan data Dishub Provinsi Jateng sebanyak 33.299 orang per 14 Mei 2020 jam 16.00 WIB," beber dia.

Kebijakan pengendalian moda transportasi (Daltrans) menemui relevansinya untuk memaksimalkan dan mengingatkn disiplin pelaku perjalanan dalam meningkatkan partisipasi aktif dan waspada dengan tetap wajib menggunakan masker, bawa surat jalan, jaga jarak dan lainnya, sampai dengan 31 Mei 2020. "Kita juga ingin memastikan bahwa ODP-OTG yang belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari, apalagi PDP maupun konfirmasi positif jalan-jalan," beber dia.

Dijelaskan, walaupun memang belum diukur efektifitasnya. Kacamata efisiensi dan ekonomis sudah jelas, karena bukan lockdown, PSBB, PKM maupun implementasi suatu Perda. Daltrans terbuka untuk dikritisi bersama, konstruksi cara bertindak, SOP maupun protokol posko/petugas kita di lapangan lebih baik lagi di masa 14 hari kedepan. Posko perbatasan posisinya memang perlu ditetapkan, namun demikian agar lebih efektif operasinya mungkin diperluas titik pantaunya mendekati pusat-pusat kegiatan masyarakat, biar tidak monoton dan membosankan.

"LHR (lalu lintas harian) terasa dan memang normal diangka antara 1.196 sampai dengan 3.602 per hari. Memang bisa jadi kita ikut senang aktivitas ekonomi sosial masyarakat tetap berdenyut normal. Tapi juga sekaligus khawatir dan harus waspada di tempat ibadah, pasar dab pusat ekonomi tetap bermasker serta jaga jarak tidak lupa. Data LHR sejak sosialisasi (27/4) sampai 14 Mei 2020 yang kami halau baik masuk-keluar kabupaten sebanyak 2.112 kendaraan," beber dia.

Kemudian dikecualikan sebanyak 281 kendaraan, menggunakan surat jalan sebanyak 1658 kendaraan, dan diberi surat peringatan 102 orang/ kendaraan. Sehingga totalnya 4.153 kendaraan/penumpang. "Kita tidak atau jangan sampai akan bosan dan tetap harus semangat untuk saling mengingatkn ini regulator, operator dan masyarakat terpelihara. Bagaimana cara bisa adaptif menyelami pandemi. Pemkab sebagai regulator dan pengusaha, masyarakat pelaku perjalanan juga partisipatif," terang dia.

Semoga dua hal itu bisa membendung penyebaran covid-19 dan memberi ruang tim gugus tugas yang lain untuk percepatan pencegahan, penyembuhan konfirmasi positif, penanganan ekonomi sosial dan dampak lainnya. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.