Keluar Masuk Wonosobo Wajib Lapor di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19


Foto Istimewa

WONOSOBO (FOKUSSABA) Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan melakukan uji coba pengendalian moda transportasi yang dilaksanakan serentak di setiap posko-posko arah arus lalulintas keluar-masuk Kabupaten Wonosobo. Uji coba akan dilakukan selama empat hari berturut-turut mulai Senin (4/5) sampai Kamis (7/5) mendatang. Pelaksanaan kegiatan akan dimulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.


Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Wonosobo Bagyo Sarastono mengungkapkan Pemkab bersama stakeholders terkait mulai Senin akan memberlakukan pengendalian moda transportasi di tiap posko di perbatasan. Pengendalian moda transportasi masih bersifat uji coba dan dilaksanakan selama empat hari.

Menurutnya, hal itu memperhatikan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 360/195/ 2020, Tanggal 9 April 2020 Tentang Perpanjangan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19 di Kabupaten Wonosobo, peningkatan kasus positif atau status Wonosobo Zona Merah Covid-19. Selain itu memperhatikan Pimpinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Wonosobo pada rapat hari Kamis, 16 April 2020.

Kemudian dikuatkan dengan Peraturan Materi Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 mengalir dari paragraf I, guna menegaskan kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial (social distancing) dan pembatasan jarak fisik (physical distancing), serta meningkatkan partisipasi aktif dan kewaspadaan pelaku perjalanan.

"Untuk rencana operasi pengendalian penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang di Kabupaten Wonosobo, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dikendalikan sementara, kecuali yang diperbolehkan sesuai salinan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 25 Tahun 2020, Pasal 5 yang tercantum dalam lampiran 1 dan pelaku perjalanan dan kendaraan yang hanya melintas dengan tujuan akhir keluar wilayah Kabupaten Wonosobo.

Kemudian mengendalikan kendaraan yang akan keluar masuk Kabupaten Wonosobo dengan wajib lapor di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terdekat. Apabila pelaku perjalanan tidak membawa surat jalan, protokol menghentikan dan menghalau kendaraan di posko untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes suhu badan.

Dalam uji coba pengendalian moda transportasi, tidak ada jalan nasional, provinsi dan kabupaten yang ditutup/disekat. Kecuali Jalan Merdeka (utara alun-alun), Simpang 3 (tiga) Jembatan Tunggoro arah Kecamatan Leksono, Buka-Tutup simpang 3 (tiga) jembatan Sempol arah Kecamatan Sukoharjo dan buka/tutup ruas jalan lainnya yang dipandang petugas akan menimbulkan bangkitan maksimal dan kerumunan masyarakat.

Mengenai isu lockdown dan berlakunya PSBB yang beredar di masyarakat, ia mengklarifikasi bahwa hal itu belum dilaksanakan karena dalam kegiatan pengendalian moda transportasi tidak diberlakukan penutupan jalan dan pembatasan aktivitas. "Isu lockdown atau PSBB tidak benar, ini bukan lockdown karena tidak ada jalan yang ditutup," tandasnya.

Selain itu bukan pula PSBB, sebab tidak ada pembatasan aktivitas, apalagi PKM kan tidak ada jalan yang disekat, Perda juga bukan karena tidak ada sanksi/tilang, kecuali ada pelanggaran UU LLAJ maka akan ditilang. "Yang ada hanya diminta putar balik/pulang ke rumah jika tidak bawa surat jalan/sehat," jelasnya saat menanggapi isu tersebut.

Bagyo mengimbau agar masyarakat tidak usah khawatir dan agar mematuhi anjuran pemerintah, karena pengendalian moda transportasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif dan kewaspadaan pelaku perjalanan atau masyarakat, "Buat surat jalan dari RT/RW atau instansi/perusahaan bila merasa diri sehat dan ada kepentingan mobilitas keluar kota, wajib lapor ke posko dan periksa kesehatan bila dari luar kota," pintanya. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.