Ketua Komisi A DPRD Wonosobo Tolak Penghapusan Dana Desa


Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo Suwondo Yudhistiro saat meninjau kondisi jalan yang rusak di wilayah Kecamatan Watumalang, Wonosobo, belum lama ini.

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Baru-baru ini DPR RI telah mengesahkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 yang berisi tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Pasal krusial yang menjadi sorotan masyarakat adalah terkait dengan penghapusan dana desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (8) UU No. 2 Tahun 2020.

Pasal itu berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya UU No. 6 Tahun 2020 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi A DPRD Wonosobo Suwondo Yudhistiro secara tegas menolak substansi yang menghapus dana desa. Karena munculnya dana desa ini sudah melalui pembahasan sangat panjang di DPR RI. Pembahasannya bahkan sampai membutuhkan waktu 9 kali masa persidangan karena saking alotnya pembahasan.

Di samping itu juga karena adanya desakan politik dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Persatuan Kepala Desa Se-Indonesia yang tergabung dalam Parade Nusantara. "Jadi prosesnya membutuhkan perjuangan panjang, karena itu tidak bisa tiba-tiba dipangkas karena untuk penanganan Covid-19," ujarnya.

Menurut Suwondo yang juga merupakan politisi muda PKB itu, dana desa merupakan wujud keberbihakan negara kepada desa sebagai entitas politik dan kultural yang sudah ada terlebih dahulu sebelum berdirinya NKRI. Di samping itu juga dengan adanya dana desa dimaksudkan agar terjadi percepatan dan pemerataan pembangunan, karena selama ini desa lebih banyak dijadikan sebagai obyek pembangunan saja sehingga pembangunannya sangat timpang dengan daerah perkotaan.

Dengan adanya dana desa maka otomatis desa menjadi subyek pembangunan, sehingga bisa lebih terpacu untuk membangun sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memiliki ruang lingkup pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan kemasyarakatan desa.

Selain itu, semangat pemberian dana desa juga selaras dengan salah satu isi Nawa Cita Presiden Joko Widodo yaitu membangun dari daerah pinggiran, terdepan dan terluar, agar segera terjadi pemerataan pembangunan. Tetapi kalau dana desa ini dicabut kembali maka ini adalah langkah kemunduran, karena desa akan kembali sangat bergantung dari program Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.

"Jadinya sentraliatik lagi seperti zaman orde baru, tentu kalau seperti itu yang terjadi ada desa yang dapat banyak dan ada desa yang tidak dapat program atau anggaran sama sekali, tergantung kreativitas kemampuan lobi kepala desanya. Hal ini sudah barang tentu akan menimbulkan ketimpangan pembangunan antar desa," tegasnya.

Oleh karena itu, Suwondo meminta kepada pemerintah untuk tidak mencabut dana desa kalau hanya alasan penanganan Covid-19 atau stabilitas keuangan negara. Karena dengan dana desa pula Pemerintah Desa bisa melakukan pencegahan penularan Covid-19 dan sekaligus memberikan Jaring Pengaman Sosial yang diambilkan dari dana desa.

"Kalau dana desa tidak ada, lalu dalam situasi seperti ini pemerintah desa mau menggunakan dana apa untuk mengatasi pandemi Covid 19 ini? Kan tidak ada sumber dana lain yang bisa digunakan untuk penanganan Covid 19 di desa kecuali diambilkan dari dana desa," beber dia.

Menurutnya, kaberadaan dana desa sungguh sangat diperlukan, karenanya mohon agar jangan dicabut. Kalau penanganan Covid-19 sudah selesai maka UU No. 2 Tahun 2020 agar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga dana desa kembali bisa dianggarkan.

"Saya yakin bahwa Kementerian Keuangan masih punya cara lain untuk mengatasi defisit APBN karena Pandemi Covid-19 ini dengan menggali dari sumber pendapatan lain, tidak harus memangkas dana desa," pungkasnya. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.