Dinilai Keputusan Mendadak, Sejumlah Pengelola Jalur Pendakian Sampaikan Surat Terbuka Kepada Setda Wonosobo Terkait Press Release "Wajib Rapid Test"

foto @prau_mountain

WONOSOBO (FOKUSSABA)- Sejumlah pengelola jalur pendakian membuat Surat Terbuka Kepada Setda Wonosobo Terkait Press Release "Wajib Rapid Test". Melalui postingan di sejumlah akun pengelola basecamp, mereka menilai keputusan tersebut mendadak yang tidak tepat dan menimbulkan ketidakpastian pengelolaan pariwisata di Wonosobo.

"Terkait pers release Setda Kab Wonosobo tentang kewajiban rapid test kepada wisatawan ke Wonosobo tertanggal 19 Agustus 2020: Kami menilai keputusan mendadak yang tidak tepat dan menimbulkan ketidakpastian pengelolaan Pariwisata Wonosobo," tulisnya dalam surat terbuka seperti dikutip @fokussaba dari @prau_mountain.

Terdapat empat poin disampaikan, antara lain; pertama, Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadis Pariwisata) No 556/444/ 2020 belum dicabut sebagai panduan protokol pengelola wisata. Kedua, petunjuk teknis pelaksanaan tidak diterbitkan sistem pengawasan, pengendalian dan pelaporan tidak ada penjelasan.
Ketiga, tanggal 20 Agustus 2020, dua titik loket tiket wisata milik pemerintah daerah tetap menarik tiket wisatawan tanpa pengecekan, bahkan protokol kesehatan tidak dijalankan (sebaiknya Pemda memulai aturan dengan memberikan contoh yang baik minimal buat sosialisasi).

Keempat, Setda Wonosobo tidak mempertimbangkan atau bahkan tidak tahu bahwa kawasan wisata adalah milik beberapa kabupaten (sehingga regulasi sepihak satu kabupaten akan membuat kacaunya sistem pengelolaan dan pengendalian), contoh Basecamp gunung Prau ada pintu dari Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Temanggung.

Pihaknya menyarankan empat poin kepada pemerintah daerah, antara lain pertama membuat regulasi bukan sekedar pers release dengan turunan yang mengatur pelaksanaannya. Kedua, berkomunikasi dengan kabupaten sebelah yang memiliki lokasi wisata berdampingan bahkan ke satu titik.

Ketiga, mencabut regulasi lama bukan langsung pers release dan menerbitkan aturan baru. Keempat, mengatur protokol tidak hanya sektor pariwisata apa kabar fasilitas umum milik pemerintah daerah pasar dan fasilitas umum serta titik keramain lain.

foto @prau_mountain

"Surat keputusan dinas pariwisata terdahulu tetang pedoman protokol pengelolaan pariwisata belum dicabut. Bahwa gunung di kawasan Wonosobo juga memiliki pintu dari beberapa kabupaten selain Wonosobo, keputusan sepihak satu kabupaten membuat protokol yang simpang siur," tulisnya dalam postingan.

Kemudian, lanjutnya, tidak melalui proses sosialisasi matang hanya diterbitkan melalui siaran pers. Belum diterbitkan petunjuk pelaksanaan dari dinas pariwisata terkait protokol baru. "Sampai dengan diterbitkannya peraturan baru yang ditandatangani ketua gugus tugas Wonosobo (bupati), Kami menolak rapid test pendaki. Dan tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai peraturan pertama yang telah dibuat," tulisnya lagi.

Pihaknya mengimbau, pendaki diharapkan tetap mengikuti prosedur pendakian dengan membawa surat keterangan sehat DARI DAERAH ASAL tidak harus rapid test (Sampai ada surat resmi dari ketua gugus tugas wonosobo dan Perum Perhutani). "Mohon maaf. Tidak menggunakan surat karena Setda juga hanya posting di akun dinas pariwisata," pungkasnya.

Sejumlah pengelola basecamp yang melakukan surat terbuka yang turut di Cc, antara lain @ranger_prau, @basecamp_prau_dieng, @basecamp.prau_igirmranak, @basecampdwarawati, @gunungprau_viawates, @basecamp kalilembu. Tertera juga admin, @prau_mountain, @gunungbismo, @sindorosumbingmountain dan @diengexperience. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.