Pemkab Temanggung Sanksi Tegas Perusahaan Pembuang Limbah Industri ke Sungai Elo


Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq meninjau kondisi Sungai Elo yang tercemar limbah salah satu pabrik, Sabtu (12/9) tadi.

TEMANGGUNG (FOKUSSABA)- Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq mengungkapkan, hasil uji laboratorium terhadap sampel air yang terkena cemaran limbah pabrik di Sungai Elo, berpotensi menimbulkan pencemaran air dan dapat menimbulkan ancaman serius bagi manusia dan lingkungan hidup.

Hal itu disampaikan Bupati Al Khadziq saat meninjau langsung pembuangan limbah pabrik Tekstil PT Sumber Makmur Anugrah (PT SMA) di Jalan Magelang Secang KM 16.1 Desa Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, Sabtu (12/9/2020) tadi.

Bupati meninjau secara langsung bersama Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Entargo, Kepala Dinas Perindagkop UMKM Sri Haryanto dan Kabid Pengendalian Lingkungan Anggit.

Menurut Bupati, peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan dari masyarakat tentang pembuangan limbah pabrik di aliran Sungai Elo. Sebelum Bupati melaksanakan peninjauan lapangan juga sudah dilaksanakan pemantauan dan klarifikasi berturut-turut terhadap perusahaan industri tekstil PT SMA.

Dari hasil pemantauan dan klarifikasi, lanjut dia, dinyatakan telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan dapat menimbulkan ancaman serius bagi manusia dan lingkungan hidup.

Bupati Al Khadziq bertindak sigap dan langsung meninjau lokasi untuk melihat secara langsung pembuangan limbah pabrik yang dibuang di Sungai Elo, dan dilanjutkan menemui Direksi PT SMA dan diterima langsung oleh Direkturnya Wibowo.

Bupati mengatakan, setelah diuji di laboratorium, limbah yang dibuang di sungai melebihi baku mutu yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.  Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 660.1/400 tahun 2020 tertanggal 11 September 2020.

Isinya mengenai pemberian sanksi administratif dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa paksaan Pemkab Temanggung kepada PT SMA untuk segera melakukan tindakan perbaikan kualitas pengelolaan limbahnya.

Melalui keputusan tersebut, PT SMA diminta segera melakukan pengelolaan teknis terhadap air limbah dan mengelola air limbah sesuai teknis IPAL, sehingga tidak melampaui baku mutu air limbah guna mengantisipasi pencemaran lingkungan.

PT SMA juga diminta segera mengajukan permohonan ijin pembuangan air limbah ke air permukaan melalui lembaga OSS Kabupaten. Bupati menegaskan, PT SMA harus segera menindaklanjuti perbaikan mutu air limbah dengan batasan waktu 180 hari sejak sanksi ini diterima.

"Apabila sampai batas waktu pemberian sanksi perusahaan tidak mengindahkan sanksi ini maka akan dilaksanakan pemberian sanksi lebih lanjut. Pemerintah juga akan mengevaluasi kembali ijin-ijin yang sudah ada terkait dengan saluran pembuangan limbah yang melewati tanah bengkok desa dan melewati saluran irigasi," ungkapnya.

Ditempat yang sama, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto mengatakan, kewenangan pengawasan sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 adalah di Pemerintah Kabupaten.

Akan tetapi, karena aduan ini sudah sampai ke Gubernur dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, pihaknya juga akan melakukan penyelesaian tentang aduan yang dampaknya lintas kabupaten dan kota. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.