ASPW Minta Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Perhatikan Nasib Buruh


Sejumlah buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Wonosobo (ASPW) menemui anggota DPRD Wonosobo di Ruang Banggar DPRD Wonosobo, Senin (19/10).

WONOSOBO (FOKUSSABA.COM)- Sejumlah buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Wonosobo (ASPW), meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo memperhatikan nasib buruh di kota dingin ini. Pasalnya, realisasi upah dan jaminan perlindungan bagi kaum buruh dinilai masih jauh dari ketentuan sebenarnya.


Hal itu disampaikan Ketua ASPW, Andreas Suroso saat menyampaikan sejumlah tuntutan buruh kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Wonosobo di Ruang Banggar DPRD, Senin (19/10). Sejumlah buruh di ASPW sengaja datang ke gedung wakil rakyat tersebut, agar nasib para buruh kedepan lebih diperhatikan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, audiensi dilakukan dengan membawa sejumlah tuntutan. Salah satunya berkaitan dengan penolakan seluruh anggota pada UU Omnibuslaw dan Ciptakerja. "Soal ini kita sudah mengajukan gugatan ke MK. Tinggal menunggu panggilan untuk disidangkan," ungkapnya usai menggelar audiensi.

Berkaitan dengan masalah upah dan jaminan perlindungan bagi kaum buruh, dia menyampaikan sejauh ini keikutsertaan para buruh dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan masih jauh dari realisasi sebenarnya. "Upah masih banyak yang dibawah UMR, bagi buruh dan outsorsing kita. Ditambah mereka tidak mendapat jaminan perlindungan," ujarnya.

Dia mencontohkan jika gaji operasional buruh petik daun teh di perusahaan teh di Wonosobo itu hanya dihargai Rp 350 per kilogram. Padahal nilai untuk pembayaran wajar harusnya Rp 600 per kilogram. Meskipun perusahaan teh tersebut setengah dari sahamnya milik Pemda, kenyatanya mereka tidak bisa berbuat lebih saat buruh dalam keadaan kurang diuntungkan.

Tak hanya itu, dia juga menyebut jika jumlah buruh di kota dingin ini mencapai 13.000 pekerja. Namun yang mendapat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan baru sekitar 4.667 pekerja. Sisanya, sekitar 11.000 lainnya tak mendapatkan jaminan perlindungan tersebut. "Dari 455 usaha yang terdaftar di Disnakertrans itu, yang memberikan jaminan pada buruh itu masih sangat sedikit," bebernya.

Pasalnya, dari ratusan perusahaan itu yang memberikan jaminan dalam pemberian kartu BPJS Ketenagakerjaan baru dari Perbankan dan SPBU. Itu saja, karena ada kewajiban persyaratan yang harus diselesaikan diawal. "Dan memang harusnya setiap perusahaan itu melakukan hal tersebut. Dan tidak mengabaikan soal ini," akunya.

Menanggapi tuntutan itu, Ketua Sementara DPRD Kabupaten Wonosobo, Sumardiyo mengaku akan menindaklanjuti tuntutan para buruh tersebut. Pihaknya akan menghadirkan setiap komisi yang memang membidanginya. "Karena yang hadir saat ini ada tiga anggota, kita belum bisa memutuskan untuk memberikan solusi," ungkapnya.

Pada bulan November mendatang, pihaknya akan memanggil setiap komisi untuk membahas hal tersebut. Diharapkan, persoalan tersebut cepat menemukan solusi. Dia menyebut, agenda DPRD di bulan Oktober cukup padat. "Maka persoalan ini akan kita bahas November mendatang. Saya harap teman-teman buruh bisa ikut menemani agenda ini," ujarnya. (AB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.